MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Suasana kebuntuan masih menyelimuti tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar. Meski seluruh rangkaian pembentukan kepengurusan telah dilalui secara sah dan berlandaskan aturan organisasi, roda penggerak olahraga di daerah ini terasa terhenti di tengah jalan dikemukakan oleh Wakil Ketua II KONI Kota Blitar, Heru Santoso Rabu ( 02/09/26 )

Ungkap Heru, "perjuangan KONI Kota Blitar telah mengerahkan segala upaya agar organisasi tetap berjalan di jalur yang benar, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya sebagai Wakil Ketua II KONI Kota Blitar merasa prihatin dengan adanya permasalahan di tubuh KONI. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar KONI berjalan sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), jangan sampai kita nanti melangkah bertentangan dengan hukum,”.

Baca Lainnya :

• Pengurus KONI Kota Blitar Keluhkan Anggaran Cabor Tak Kunjung Cair
• Disperkimta Tangsel Libatkan Warga Awasi Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
• 300 Becak Listrik Bantuan Prabowo Mengaspal di Majalengka, Ini Faktanya
• Masyarakat Bululawang FPPM dan KRPK Tegas Minta Kejari Blitar Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Desa
• Komplotan Residivis Pembobol Toko Rp 285 Juta Dibekuk, Satu DPO

Komunikasi dan koordinasi dengan pihak berwenang pun sudah dibangun sejak awal. Mulai dari tingkat dinas hingga legislatif dan eksekutif daerah telah diajak berdialog.

“Mulai dari koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, hearing dengan anggota Dewan, sampai terakhir audiensi dengan Pemerintah Kota Blitar juga sudah dilakukan,” imbuhnya.

Mengenai dinamika kepemimpinan di KONI Kota Blitar, Heru menjelaskan, bahwa pergantian pimpinan berjalan melalui mekanisme rapat pleno yang sah, menyusul pengunduran diri Ketua Umum sebelumnya.

“Dengan adanya pengunduran diri Ketua Umum, kemudian Rapat Pleno Pengurus menunjuk Wakil Ketua I untuk menjadi Ketua Harian melanjutkan roda organisasi di KONI. Bahkan pada tanggal 19 Agustus 2026, audiensi pengurus KONI dan Pemerintah Kota Blitar membahas tentang SK PLT Ketua KONI yang nantinya akan lebih kuat untuk proses pencairan anggaran dan dibukanya sekretariat KONI untuk koordinasi para atlet dan cabor. Itu yang kami harapkan,” jelasnya.

Kini, landasan hukum berupa Surat Keputusan (SK) Penjabat (PLT) telah resmi terbit atas nama Elim Tyu Samba. Secara administrasi, persyaratan dianggap sudah lengkap. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan.

“Sekarang sudah turun SK PLT Ketua KONI kepada Mbak Elim Tyu Samba. Proses administrasi sudah kita lalui semua, seharusnya kantor sekretariat sudah dibuka dan sekarang waktunya proses pencairan anggaran. Kasihan para atlet,” keluhnya.

Kondisi yang terhenti ini memunculkan tanda tanya besar terhadap sikap Pemerintah Kota Blitar. Kepengurusan yang kini berjalan telah dilantik secara resmi oleh Pengurus KONI Provinsi Jawa Timur.

“Namun nampaknya semua itu hanya omong-omong saja. Ada apa Wali Kota alergi dengan KONI yang terbentuk kepengurusannya secara sah dan sudah dilantik oleh Pengurus KONI Provinsi Jawa Timur?” tandasnya.

Ketidakpastian ini dinilai sangat merugikan, terutama mengingat jadwal kejuaraan yang sudah di depan mata. Atlet dan cabang olahraga menjadi pihak yang paling terancam.

“Mohon yang terhormat Wali Kota Blitar maunya apa? Kita insan olahraga yang mengayomi atlet-atlet yang dalam waktu dekat ada kejuaraan Popda, Porprov, dan Kejurda,” tegas Heru mengingatkan.

Pihak KONI Kota Blitar sebenarnya menginginkan ketenangan dan menghindari keributan. Namun, batas kesabaran juga memiliki batas jika hak-hak atlet terus diabaikan.

“Sebetulnya kita tidak ingin rame, namun kalau begini terus tidak ada kejelasan yang pasti. Jangan salahkan para atlet/cabor menuntut haknya,” pungkas Heru Santoso.( za/mp )