Breaking News
- Menkop: Kopdes Merah Putih Jadi Ujung Tombak Keadilan Ekonomi dan Solusi Kesejahteraan Desa
- Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional, Wamen Ossy: Ujung Tombak dalam Pelayanan Pertanahan
- Kementerian ATR/BPN Dukung Program Ketahanan Energi Lewat Penyediaan Lahan dan Tata Ruang
- Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi
- Ramadhan Berbagi, Dr H. Amrullah: Hadirkan Kebahagiaan Lintas Agama
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi
- Sosialisasi Regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja, Sekjen ATR/BPN Tekankan Empat Pesan Strategis
- DPRD Barito Utara Hadir di Batu Raya I, Serap Aspirasi Warga Lewat Safari Ramadhan
- Wisata Belanja Ramadhan 2026, 819 Anak di Barito Utara Dapat Bantuan Belanja Lebaran
- Pemkab Barito Utara Gelar Pasar Murah dan Bagikan Sembako Gratis, Upaya Tekan Inflasi Jelang Idul Fitri
Pemuda Muhammadiyah Banten Pertanyakan WTP Pemprov Banten

MEGAPOLITANPOSCOM, Serang Banten - Pemuda Muhammadiyah Banten mempertanyakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada Pemprov Banten, dengan adanya fakta didalamnya banyak yang tertangkap korupsi, bahkan yang sudah terjerat ada 3 orang. Hal tersebut terungkap di agenda Rapimwil I Pemuda Muhammadiyah Banten yang mengagendakan dua pembahasan, pertama Internal evaluasi organisasi dan yang Kedua eksternal untuk mendesak Pemprov Banten menangani kasus-kasus Korupsi. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Banten Mufrod Thama, Minggu (05/12/2021) mengatakan, untuk internalnya yaitu yang belum musda ada dua yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. "Akan adanya agenda reshuffle pengurus untuk meningkatkan kinerja organisasi", katanya. Lalu agenda yang kedua eksternal mendesak Pemerintah Provinsi Banten segera menangani kasus korupsi, termasuk korupsi masker, dana hibah dan lain lainnya. "Untuk mempertanyakan hal tersebut Pemuda Muhammadiyah nanti akan mengadakan diskusi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kaitan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi didalamnya banyak yang tertangkap korupsi. Bahkan yang sudah terjerat ada 3 orang," tegasnya.(Wahyudin).

















