MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - program Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah pusat untuk masyarakat tidak mampu melalui anggara dana desa hingga saat ini di era pemeintahan Presiden Prabowo masih berlanjut, program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD ) sangat membantu masyarakat miskin. Seperti diungkapkan Kepala Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Suwadi pada Rabu ( 10/05/25) kepada media ini di kantornya. 

Pemerintah Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo disampaikan oles Kades Suwadi, Pemerintahan Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk pada tahun anggaran 2025 telah menyaluran kepada 34 Keluarga Kenerima Manfaat (KPM). 

"Pada bulan Mei ini adalah penyaluran yang ke 5 yang diserahkan tanggal 14 Mei di Balai Desa Selorejo, alhamdulilah lancar," ungkap Kades Suwadi. 

Baca Lainnya :

• Camat Palasah Bawa Kue ke Polsek, Momen Hangat Bhayangkara ke-80
• Rian Bakal Calon Ketum TheJak: Saatnya Manajemen Lebih Terbuka, TheJak Milik Kita Bersama Bukan Segelintir Orang
• Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan Pembayaran Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A
• RDP dengan Komisi II DPR RI, Sekjen ATR/BPN Laporkan Capaian Pelaksanaan Tujuh Layanan Prioritas
• Sekjen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Capai 8,4 Juta Berkas Setiap Tahunnya

Mengacu juklak juknis yang berlaku lanjut Suwadi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp.300.000 perorang, "kami berharap bantuan ini dimanfaatkan yang sebaik baiknya untuk keperluan hidup se hari - hari, dan jangan untuk berfoya - foya, "tuturnya. 

Acara penyerahan bantuan ini diselenggarakan di Balai Desa Selorejo, dihadiri oleh perangkat desa, Camat Selorejo, serta Bhabinkamtibmas setempat. 

Suwadi juga menjelaskan bahwa proses pemilihan penerima bantuan dilakukan dengan transparan melalui musyawarah desa. Setiap ketua RT memberikan usulan mengenai warga yang layak menerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu.

 “Kriteria penerima bantuan ini adalah rumah tangga yang benar-benar tidak mampu berdasarkan hasil musyawarah desa, setiap RT mengusulkan siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan ini,” pungkasnya. (za/mp)