MEGAPOLITANPOS.COM Blitar -  Bakal segera dilajsanakan terkait Skema baru dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara  resmi mengubah mekanisme sistem pembiayaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Mulai 5 Oktober 2026, insentif yang sebelumnya bersifat flat sebesar Rp6 juta per hari per SPPG diubah menjadi proporsional sebesar Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Perubahan tata kelola ini diatur melalui Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program MBG dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG, serta Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Besaran Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.

Rincian mekanisme baru

Baca Lainnya :

• Tan Ngi Hing Anggota Komisi II DPRD Kota Blitar Respon Positif Skema Baru BGN untuk SPPG Mulai 5 Oktober.
• 20 Siswa Keracunan MBG SPPG Cik Ditiro Telan Korban Diduga Dari Makanan Rolade Telur.
• Nurhadi DPR RI: Keracunan Masal Puluhan Siswa di Blitar BGN, Dinas Kesehatan Investigasi Mendalam .
• Komisi II DPRD Kota Blitar Panggil Suplayer dan Toko Mitra KKMP Atas Temuan Beras Apeg di Masyarakat.
• Komisi II DPRD Kota Blitar Tunggu Hasil Uji Lab Material Bangunan Sebelum Rekomkan Sangsi.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, total alokasi anggaran tetap sebesar Rp15.000 per porsi, dengan komposisi baru yang dirinci sebagai berikut:

-  Rp10.000 untuk makanan penerima manfaat

- Rp3.000 untuk biaya operasional dapur

- Rp2.000 untuk insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG. 

Anggota Komisi II DPRD Kota Blitar dari Partai Gerindra, Tan Ngi Hing, S.Sos., menyambut baik mekanisme baru pembiayaan SPPG yang ditetapkan melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026.

Menurut Tan Ngi Hing, perubahan dari insentif flat  Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi adalah langkah yang lebih adil dan masuk akal.

"Selama ini SPPG yang melayani 500 porsi dan yang melayani 3.000 porsi dapatnya sama. Tentu tidak adil. Dengan sistem per porsi ini, beban kerja berbanding lurus dengan insentif yang diterima. Ini mendorong SPPG untuk lebih produktif dan bertanggung jawab," ujarnya  Senin ( 02/10/26 ). 

Ia menegaskan, kebijakan Kepala BGN dinilai Tan Ngi Hing telah menambah semangat DPRD untuk mengawal program Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pelayanan pemenuhan gizi untuk anak-anak SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Blitar harus dilakukan dengan menu yang berkualitas, bukan asal-asalan.

Menanggapi banyaknya kritik masyarakat soal menu MBG yang dinilai tidak sesuai, seperti yang ia jaring saat reses di Kecamatan Sananwetan, Tan Ngi Hing meminta setiap SPPG melalui dapur MBG lebih memperhatikan susunan pola makan sehari-hari yang mengandung jenis dan jumlah zat gizi yang cukup.

"Tujuan utama MBG ini kan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mencerdaskan generasi muda. Jadi menunya harus sesuai esensi program. Kritik dari masyarakat dan media harus kita jadikan introspeksi untuk menutup kekurangan pelayanan selama ini," tegasnya.

Lebih jauh, politisi Gerindra itu menilai Program MBG memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan bergizi. Program ini menggerakkan roda ekonomi masyarakat karena melibatkan banyak sektor, mulai petani, peternak, nelayan, pemasok bahan pangan hingga para relawan dapur.

"Program ini sangat positif untuk kepentingan anak-anak Indonesia menuju Generasi Emas 2045 sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Relawan bisa bekerja menghidupi keluarganya, sementara hasil panen petani, peternak, hingga nelayan juga terserap untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG," katanya.

Terkait isu dan stigma negatif terhadap relawan SPPG, Tan Ngi Hing yang turut hadir dalam apel dukungan relawan SPPG Blitar Raya, meminta masyarakat melihat program secara objektif.

"Memang ada kasus di beberapa tempat, tetapi jangan kemudian semua relawan dan mitra dianggap tidak beres. Masih banyak yang menjalankan amanah secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," pungkasnya.

Ia berharap dengan mekanisme pembiayaan baru ini, seluruh mitra, kepala SPPG, ahli gizi, dan tim dapur di Kota Blitar semakin profesional, memahami aturan, dan menjaga mutu layanan demi keberlangsungan program nasional tersebut.

Untuk skema baru SPPG telah ditetapkan 

"Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp 6 juta per hari," Terangnya. ( za/mp ) .