- Mang Jemy Maju Pilkades Burujul Wetan, Bawa Misi Desa Sejahtera
- Menhan Sjafrie Cek Yonif TP 338 di Majalengka, Prajurit Diminta Siap
- KNPI Majalengka Buka 2.789 Lowongan, 2.500 Pencari Kerja Bergerak
- Ketua Komisi I Tekankan Kesiapan Program dalam KUA-PPAS APBD 2027
- Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam.
- PT Kedap Sayaaq Persoalkan Proses Kepailitan, Kuasa Hukum Soroti Penjualan Aset
- 14 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Disiapkan Masuk Ekosistem Kewirausahaan Kementerian UMKM
- Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali .
- Dukungan Konvergensi Stunting, Desa Sodong Masuk 30 Besar Desa Berkinerja Terbaik Tingkat Nasional.
- Lapas Kelas IIA Cibinong Diduga Kelola Fasilitas Mewah Villa untuk Napi
Parmana Setiawan Cermati LKPJ 2025, Soroti Capaian dan Perlambatan Ekonomi

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh, Senin (30/03/2026) – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PKB, Parmana Setiawan, menghadiri Rapat Paripurna I Masa Sidang II dalam rangka penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Senin ( 30/03/2026)
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD tersebut menjadi momentum awal bagi legislatif untuk mencermati capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama satu tahun anggaran.
Parmana menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang harus dikaji secara serius dan mendalam oleh DPRD.
Ia menyampaikan bahwa LKPJ 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Dari sisi indikator makro, Parmana mengapresiasi beberapa capaian positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,71 pada tahun 2024 menjadi 73,58 pada tahun 2025.
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 5,67 persen menjadi 5,52 persen, serta tingkat pengangguran yang turun dari 4,71 persen menjadi 4,54 persen.
Namun demikian, ia juga menyoroti adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,03 persen pada tahun 2024 menjadi 3,12 persen di tahun 2025.
“Capaian ini harus kita apresiasi, tetapi perlambatan ekonomi menjadi catatan penting. Pemerintah daerah perlu mencari strategi yang lebih inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Parmana juga menyinggung kenaikan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari meningkatnya Gini Ratio menjadi 0,328. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya merata.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKB akan mencermati secara detail dokumen LKPJ tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, agar ke depan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat luas
(A)



.jpg)




.jpg)







