MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar- Ratusan driver ojek online (ojol) dan taksi online dari berbagai komunitas, seperti Torpedo, Cobra, dan Dragon, menggelar aksi demo di Kantor Wali Kota Blitar, Senin (1/12/2025). Mereka menuntut penghapusan zona merah yang melarang mengangkut penumpang di lokasi penjemputan, serta biaya parkir liar.

Ketua Komunitas Torpedo, Sony Rumanto mengatakan, bahwa transportasi online di Kota Blitar telah beroperasi sejak 2017, namun dalam perkembangannya, terdapat kesulitan bagi driver untuk mendapatkan orderan, terutama di Terminal Patria dan Stasiun Kota Blitar. 

“Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa masih adanya transportasi tradisional yang beroperasi di lokasi-lokasi tersebut,” kata Sony.

Baca Lainnya :

• Digitalisasi ASN Dipercepat, Majalengka Terapkan E-Kinerja BKN untuk Perkuat Transparansi
• BAZNAS: Kartini Bukan Seremoni, Tapi Gerakan Besar Pemberdayaan Perempuan
• Ketua Komisi III DPRD Majalengka : Perempuan Penopang Utama Peradaban Bangsa
• Ketua DPRD Tegaskan Musrenbang RKPD 2027 Jadi Arena Uji Gagasan, Majalengka Didorong Lebih Unggul
• Musrenbang Majalengka RKPD 2027 Serap 2.164 Usulan, Infrastruktur - Ekonomi Jadi Prioritas, Kemiskinan Turun

Sony menandaskan, tuntutan utama para driver mengarah pada penghapusan zona larangan dan pembebasan biaya parkir. 

“Kami berharap ada kesepakatan di mana transportasi online dapat mengambil lokasi untuk penjemputan penumpang,” tandasnya.

Sony menegaskan, bahwa sering terjadi gesekan antara pengemudi transportasi konvensional dan online. 

“Kita semua sepakat bahwa konflik ini harus diselesaikan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat,” tegasnya.

Sony berharap langkah ini bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak. 

“Kami ingin menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan demi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Wali Kota Blitar, Syaiqul Muhibbin memberikan tanggapan positif terhadap tuntutan tersebut. 

“Kami memahami aspirasi dari rekan-rekan komunitas pengemudi online. Insya Allah, kami akan memberikan surat edaran mengenai pembebasan zona merah ini,” kata Mas Ibin sapaan akrab Wali Kota Blitar.

Mas Ibin menambahkan, pemerintah akan segera mengeluarkan surat edaran mengenai tata kelola transportasi. 

"Kami akan membuat edaran tentang bagaimana tata kelola transportasi agar bersifat tidak ada yang mengkhususkan atau menekankan," imbuhnya.

Lebih lanjut Mas Ibin menjelaskan,  keberadaan Zona Merah merupakan kesepakatan antara driver ojek online dan offline. 

“Zona merah itu sebenarnya bukan zona yang diberikan oleh pemerintah. Kesepakatan ini terjadi antara teman-teman ojek online dan offline," jelasnya.

Mas Ibin menandaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan resmi mengenai Zona Merah. Kota Blitar berkomitmen untuk menjadi kota pintar yang didukung oleh teknologi. 

“Tentunya kami ingin agar semua jenis transportasi, baik online maupun offline, dapat beroperasi tanpa adanya pembatasan,” tandasnya.

Wali Kota menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor transportasi dialog untuk menemukan solusi terbaik demi kemajuan ekonomi dan pelayanan pariwisata di Blitar. 

"Dalam perekonomian, dalam transportasi, dalam pelayanan, itu tidak ada pembatasan-pembatasan," tegasnya.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan wisatawan, Wali Kota  Blitar berjanji akan memfokuskan upaya pemerintah pada penciptaan lingkungan transportasi yang aman dan nyaman, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kota Blitar sudah mencanangkan program smart city, dan kami ingin agar semua jenis transportasi bisa menggunakan teknologi yang ada," pungkasnya.

Sebagai langkah awal, uji coba pembebasan zona merah dijadwalkan akan dilakukan di Terminal Patria dan Stasiun Kota Blitar sebelum Natal dan Tahun Baru 2026. (za/mp)