Breaking News
- Pak Gembus SPOT Plus Hadir di Tebet, Bukti Inovasi Waralaba Kuliner Indonesia Terus Berkembang
- Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Fair 2026 Diminati Pengunjung
- Tangis dan Penantian 75 Tahun: Pemerintah Belanda Akhirnya Minta Maaf kepada Komunitas Maluku
- Bupati Eman Pacu Atlet Majalengka, Target Tembus Juara Porprov 2026
- Wabup Dena Resmikan Al Khalifah, Harapan Baru Pendidikan Majalengka
- RDP PETI Barito Utara Hasilkan Dua Keputusan Penting, WPR Segera Diusulkan
- HUT ke-499 Jakarta, Pramono Tegaskan Kota Global Harus Tetap Berpihak pada Rakyat
- Lebih dari Seabad Berdiri, Sekolah Panggung di Malabar Simpan Sejarah Pendidikan Bangsa
- Ghost Buzzer Bidik 300 Ribu Penonton, Hadir di XXI dan Netflix
- Sambut HUT ke-499 Jakarta, Pemprov DKI Sebut Jakarta Fair Jadi Simbol Kolaborasi dan Kemajuan Kota
Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Panggil Kepala Kominfo

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Mendekati habis masa jabatan Dewan Pengawas (Dewas ) Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( LPPL ) Radio Persada, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar panggil Dinas Kominfo, untuk membahas regulasi pergantian dan proses rekruting Dewan Pengawas (Dewas), di ruang rapat Komisi III Kamis (17/03/22). Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar mengatakan pemanggilan dilakukan untuk kali pertama dan sangat mendesak, karena masa jabatan Dewas sudah harus berakhir pada bulan April. "Kita melakukan rapat kerja dengan Kominfo, mengingat tugas Dewas LPPL Radio Persada sudah habis tanggal 19 April, surat Bupati sudah masuk dan ini kali pertama kita melakukan pembahasan, kita membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan tahapan - tahapan perekrutan, sehingga juga akan mempengaruhi pergantian Dewan Pengawas LPPL Radio Persada," ucap Sugianto. Masih kata Sugianto mengingat surat disposisi dari pimpinan baru diterima pada Rabu (16/03/22), agar tidak salah langkah maka, Komisi III akan mempelajari beberapa hal terkait perekrutan Dewan Pengawas Radio Persada. Menurutnya dengan keterbatasan waktu dan juga keterbatasan anggaran, jelas nanti akan ada kekosongan jabatan. "Selain itu karena jabatan direksi Radio Persada juga akan habis pada bulan Mei, tentu kita juga akan menyegerakan perekrutan setelah ada Dewas devinitif, dan kita berharap Dewan Pengawas kedepanya bisa menemukan sosok Direksi yang kreatif, inovatif ," ucapnya. Kepala Dinas Kominfo Eko Susanto menyampaikan, sesuai Perbub dan Perda yang mengatur rekruting Dewas dilakukan oleh Legislatif. "sehingga kami harus berkoordinasi dengan DPRD untuk memadukan jadwal kapan proses perekrutan dimulai, untuk membahas regulasi LPPL Radio Persada, bahwa proses pengadaan rekrumen Vit and Proper," ucapnya. "Hanya tantangannya sekarang hari ini Radio harus bermetamorfosis, agar sejalan dengan transformasi digital yang telah merubah seluruh system yang ada, orang sudah tidak melihat TV dan bergeser ke youtube, tidak melihat film kemana-mana cukup di Netflix, hari ini saya tidak yakin Radio itu jumlah pendengarnya tidak bisa terlihat," jelasnya. "Kami punya konsep contoh yang sudah ada seperti Hard Rock dan Panbres, kami akan mengacu kesitu, sebuah portal media yang berbasis digital ada youtubernya, ada program inovatifnya ada podcast, ada milenial dan seterusnya,” ujar Eko Dari survei lapangan kepada pendengar Radio Persada, dan pengamat Radio di Blitar yang berhasil dihimpun media ini rata - rata menyebutkan hingga sekarang LPPL Radio Persada, yang dulu bernama Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), sudah cukup lumayan dalam memberikan kontribusi menjaring pendengar. "saat ini juga telah berinovasi memenuhi kebutuhan publik melalui sosmed facebook, Instagram Radio Persada dan lainnya, ini menunjukan kreativitas yang luar biasa, termasuk programer yang didukung semua crew Persada termasuk melek teknologi untuk mentransformasikan semua program menuju digitalisasi, misal ada siaran bersama seluruh jaringan radio di Jawa Timur ini adalah barometer sejauh mana LPPL ini berusaha dapat berinteraksi secara masiv dengan masyarakat penggemarnya," diungkapkan Arip (54) pengamat radio di Blitar. Untuk mengarah ke arah yang lebih profesional sebagai pelayanan informasi publik, dan menjadikan Radio Persada setara dengan 2 stasiun radio swasta besar yang disebutkan sebagai contoh, tentunya Pemkab Blitar juga harus menyiapkan piranti lunaknya, selain SDM juga bagaimana anggaran. Radio Persada yang sebelumnya adalah RKPD punya misi khusus sebagai corongnya Pemerintah Kabupaten Blitar, itu sama artinya dengan peran RRI, TV RI yang dituntut mampu bersaing merebut pasar era digitalisasi. "Saya rasa tuntutan harus seperti ini seperti itu akan dapat terlaksana, dan itu harapan yang wajar, tapi konsekuensinya kembali pada seberapa besar anggaran di keluarkan oleh Pemkab disertai dukungan SDM yang handal, agar itu tidak terangkum hanya di sebuah program, namun sulit diwujudkan karena minim anggarannya, kaya inovasi, tetapi juga diimbangi anggaran, sehingga Radio Persada akan lebih oke dan tidak mati suri," Tutupnya.(Za/MP)

.jpg)






.jpg)








