MEGAPOLITANPOS.COM (Buntok)– Anggota Komisi III DPRD Barito Selatan, telah banyak menampung aspirasi pihak sekolah di beberapa daerah desa terpencil di antaranya. Melalui sungai dengan menggunakan transportasi kelutuk kecil, pada saat anggota komisi III DPRD melakukan kunjungan kerja (kunker) di beberapa desa, ternyata transportasi mereka dengan keterbatasan anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dari APBN pusat itu tidak mencukupi, dan mereka pihak sekolah meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat agar menganggarkan kembali dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), untuk membantu kelancaran transportasi mereka.

Baca Lainnya :

• Prabowo: Obat Generik Murah dan Modernisasi Rumah Sakit Jadi Prioritas Pemerintah
• Hadapi Tekanan Fiskal, BPD Didorong Jadi Motor Utama Ekonomi Daerah
• Hindari Potensi Konflik, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah dan Masyarakat Se-NTB Gotong Royong Mutakhirkan Data Pertanahan
• Bupati Blitar : High Level Meeting TPID Mendorong Pegendalian Inflasi dan Percepatan Pembangunan Daerah.
• Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah

Menyikapi hal tersebut, ketua Banggar komisi III DPRD setempat. H Raden Sudarto dari Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan, karena hal itu memang dianggap sangatlah perlu untuk membantu pihak sekolah, yang selama ini tidak ada di anggarkan lagi dana Bosda itu sehingga sangat dirasakan mereka dampaknya.

“Karena dana bos dari pusat itu kelihatannya tidak mencukupi untuk biaya operasional mereka di masing – masing sekolah, itu hasil kunjungan kerja kami di beberapa sekolah, ” kata H Raden Sudarto, dari Fraksi PDI-Perjuangan, kepada media ini Senin (3/10/2022) di Buntok.

Tidak sampai disitu saja Ia manambahkan, jadi mereka menyampaikan kesulitan-kesulitan mereka dengan anggaran yang sangat terbatas sekali, jadi kita juga mengharapkan supaya pada tahun 2023 itu supaya bisa di anggarkan, karena kita sama-sama tahu bahwa, pendidikan ini wajib. Bagaimana pun untuk pendidikan itu sesuai dengan undang-undang 20% (dua-puluh-persen) diluar gajih mereka.

“Kalau kita hitung dengan gajih, itu lebih dari dua puluh, jadi untuk pengelolaan pendidikan itu dua puluh persen,” ucap H Raden Sudarto yang akrab di sapa H Alex itu.

Kami dari komisi III DPRD mengharapkan tambahnya, semoga Bosda ini bisa teralesasi, dan kami menyadari bahwa keuangan daerah kita ini juga terbatas sekali, tapi pendidikan ini penting.

Saya sudah menyampaikan dengan kawan-kawan di Badan Anggaran (Banggar) dan kebetulan juga mereka ikut sama-sama kelapangan kunjungan kerja, itu sudah kita sampaikan ke banggar pada saat mereka menyusun anggaran itu dengan pihak Penjabat (PJ) Bupati Barsel, mereka sudah ijin ketika menyampaikan, apapun hasil kunker kita, kita mengharapkan itu walau pun tidak sama dengan pusat.

“Kalau pusat itu kan permurid, kalau permurid kita dibawah itu, tapi kita tidak masalah yang penting ada untuk membantu kelancaran pihak sekolah,

jadi ada tambahan dana bos itu untuk kelancaran transportasi pihak sekolah, karena sekolah negeri itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah, makanya dahulu zamannya Pak Bahar, Pak Farid, Bupati nya, artinya Bosda itu ada, ” tegasnya.

H Alex mengharapkan, pada masa kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, ini bisa mengembalikan Bosda itu untuk kelancaran transportasi pihak sekolah, semoga saja di tahun 2023 mendatang bisa di anggarkan Bosda tersebut.(Ades/Red/MP).