- Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi: Soekarno Run Bangkitkan Nasionalisme Patriotik.
- Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik.
- Pemkab Barito Utara Fasilitasi Penyelesaian Persoalan Tali Asih PT NPR, Utamakan Dialog
- Layanan ATR/BPN Dekat Bantu Masyarakat Pahami Persyaratan dan Prosedur Layanan Pertanahan.
- Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi: Soekarno Run Bangkitkan Nasionalisme Patriotik.
- Waket II DPRD Buka Rapat Pembahasan Raperda APBD 2027, DPRD dan Pemkab Barito Utara Perkuat Sinergi Anggaran
- Sejumlah Anggota DPRD Hadiri Rapat Pembahasan Raperda APBD Barito Utara 2027
- DPRD dan Pemkab Barito Utara Bahas Raperda APBD 2027, Fokus pada Prioritas Pembangunan Daerah
- 10 Hari Beraksi, 9 Orang Dibekuk! Polres Majalengka Bongkar Curanmor dan Penadahan
- Sutikno : Pilkades Bululawang Lanjutkan Program Pembangunan Adil Merata Sejahtera.
Ketum Asbanda Dorong Sinergi BPD dan BPR dengan Mitigasi Risiko Ketat

Keterangan Gambar : Agus Widodo tekankan struktur kerja sama dan mitigasi risiko
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menilai kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) memiliki potensi bisnis yang sangat baik.
Kendati demikian, Agus menekankan bahwa kerja sama tersebut harus diletakkan dalam struktur yang tepat dan dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat.
"Tetapi yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat. Kalau dibandingkan BPD atau BPRNS, kalau dibandingkan BPR atau BPRNS itu kan relatif memiliki sumber daya yang baik. BPR ataupun BPRS itu memiliki kedekatan dengan pasar mikro," kata Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).
Baca Lainnya :
Agus menjelaskan BPR dan BPRS memiliki keunggulan berupa akses layanan serta kedekatan yang kuat dengan segmen pasar mikro, area yang relatif sulit dijangkau secara langsung oleh BPD. Keunggulan masing-masing lembaga keuangan daerah ini dinilai dapat saling melengkapi jika disinergikan secara optimal.
Bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara BPD dan BPR/BPRS meliputi model digital, penyediaan konten, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel).
Namun, Agus memberikan catatan kritis agar bentuk kerja sama tersebut tidak sampai menimbulkan moral hazard berupa pemindahan risiko kredit antarlembaga.
"Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya eh jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Kenapa? Karena gini, bentuk bentuk kolaborasinya atau keterbukaannya itu sebenarnya bisa ke model digital, konten, channel, gitu," ujar Agus.
Di dalam konsep pembangunan daerah, pemahaman terhadap profil dan rekam jejak nasabah (borrower) dinilai sangat vital agar risiko kredit dapat diukur secara presisi.
Oleh karena itu, transparansi serta mitigasi risiko yang matang menjadi syarat mutlak agar kerja sama antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.
"Nah, di dalam konsep ini, pembangunan daerah harus kita tahu dan paham akan lain dari borrower-nya. Sehingga eh risikonya tidak bisa diukur dengan baik. Jadi pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak," ungkap Agus. (AS/MP).

.jpg)
.jpg)


.jpg)





.jpg)




