Breaking News
- Geger! Kasi Satpol PP Majalengka Ditemukan Tewas Mendadak di Kamar Kos Cigasong
- PRSI Dukung Robotic Competition 2026 di Kupang, Pemkot Beri Dukungan Penuh
- BRI Life Tebar Kebaikan Ramadan Lewat Program Takjil on The Road
- Mudik Lebih Nyaman, Bank Jakarta Siapkan Posko Istirahat hingga Program Mudik Gratis
- Menkop: Kopdes Merah Putih Jadi Ujung Tombak Keadilan Ekonomi dan Solusi Kesejahteraan Desa
- Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional, Wamen Ossy: Ujung Tombak dalam Pelayanan Pertanahan
- Kementerian ATR/BPN Dukung Program Ketahanan Energi Lewat Penyediaan Lahan dan Tata Ruang
- Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi
- Ramadhan Berbagi, Dr H. Amrullah: Hadirkan Kebahagiaan Lintas Agama
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi
Ketua DPP PKS: Pemerintah Harus Lindungi Rakyat dari Efek Kenaikan PPN, BBM dan Harga Pangan
Jakarta (MegapolitanPos.com): Kenaikan BBM, PPN, dan harga pangan menyita perhatian Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati. "Kenaikan BBM, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan harga pangan secara serentak akan memukul daya beli masyarakat secara keseluruhan", ujarnya di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (5/4/2022).
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut pemerintah seharusnya tidak gegabah ketika memutuskan menaikan harga BBM apalagi menghapus premium yang banyak digunakan oleh angkutan kota dan ojek. "Pemerintah harus hitung dengan cermat dampak ekonomi dan sosial, seburuk apa dampaknya, terutama bagi tingkat kemiskinan dan terpukulnya daya beli," ujarnya.
Menurut legislator PKS ini kondisi Indonesia memiliki keunikan yakni kenaikan rutin berbagai komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur dan tepung terigu saat Ramadhan. "Tetapi reli kenaikan harga kebutuhan pokok awal tahun ini tidak wajar karena terjadi 30 hari sebelum ramadhan, seperti dinyatakan oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia," katanya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI menyebut ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga-harga membebani rakyat, ditambah dengan kebijakan dihapusnya BBM Premium. "Rakyat yang mata pencaharian seperti supir dan ojek harus beralih ke BBM dengan nilai oktan (RON) lebih tinggi seperti Pertalite atau Pertamax. Kenaikan biaya BBM akan bertransmisi juga pada kenaikan harga produksi otomatis inflasi naik," serunya.
Anis menyebut kenaikan pajak PPN, PBB, dan pajak kendaraan pasti akan berdampak karena konsumen pasti dibebani dengan kenaikannya. Menurutnya Ini juga harus dilihat, sejauh apa multiplier effectnya, pada inflasi dan daya beli masyarakat. "Pemerintah harus lindungi rakyat dari semua efek kenaikan harga barang pokok, pajak, juga BBM. Perlu dipastikan angka kemiskinan tidak kembali beranjak naik," tutupnya.(ASl/Red/MP).

















