Breaking News
- Sinyal Bahaya di Bogor: Anak Usia 6 Tahun Mulai Terlibat Kasus Kekerasan, DPRD Desak RAD 2027
- DPRD Kota Bogor Raih Penghargaan Kementerian Hukum RI atas Pengharmonisasian Raperda
- H. Karnain Asyhar Dorong Tabligh Akbar Jadi Wadah Penguatan Mental Keluarga dan Rujukan Umat
- Patroli Malam, Koramil /Tangerang Sisir Sejumlah Ruas Jalan Cegah Gangguan Kamtibmas.
- Komisi II DPRD Kota Blitar Tunggu Hasil Uji Lab Material Bangunan Sebelum Rekomkan Sangsi.
- DPRD Barito Utara Siap Dukung Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla
- Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Wirausaha Sulsel melalui Bursa Wirausaha Unggulan
- Bupati Shalahuddin Tegaskan APBD-P Harus Transparan dan Akuntabel
- Bupati Shalahuddin, APBD-P 2026 Harus Jadi Ruang Evaluasi Substantif
- Pemkab Barito Utara Petakan Pemerataan Sarana Pendidikan dan Kesehatan
Ketua DPP PKS: Pemerintah Harus Lindungi Rakyat dari Efek Kenaikan PPN, BBM dan Harga Pangan
Jakarta (MegapolitanPos.com): Kenaikan BBM, PPN, dan harga pangan menyita perhatian Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati. "Kenaikan BBM, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan harga pangan secara serentak akan memukul daya beli masyarakat secara keseluruhan", ujarnya di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (5/4/2022).
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut pemerintah seharusnya tidak gegabah ketika memutuskan menaikan harga BBM apalagi menghapus premium yang banyak digunakan oleh angkutan kota dan ojek. "Pemerintah harus hitung dengan cermat dampak ekonomi dan sosial, seburuk apa dampaknya, terutama bagi tingkat kemiskinan dan terpukulnya daya beli," ujarnya.
Menurut legislator PKS ini kondisi Indonesia memiliki keunikan yakni kenaikan rutin berbagai komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur dan tepung terigu saat Ramadhan. "Tetapi reli kenaikan harga kebutuhan pokok awal tahun ini tidak wajar karena terjadi 30 hari sebelum ramadhan, seperti dinyatakan oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia," katanya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI menyebut ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga-harga membebani rakyat, ditambah dengan kebijakan dihapusnya BBM Premium. "Rakyat yang mata pencaharian seperti supir dan ojek harus beralih ke BBM dengan nilai oktan (RON) lebih tinggi seperti Pertalite atau Pertamax. Kenaikan biaya BBM akan bertransmisi juga pada kenaikan harga produksi otomatis inflasi naik," serunya.
Anis menyebut kenaikan pajak PPN, PBB, dan pajak kendaraan pasti akan berdampak karena konsumen pasti dibebani dengan kenaikannya. Menurutnya Ini juga harus dilihat, sejauh apa multiplier effectnya, pada inflasi dan daya beli masyarakat. "Pemerintah harus lindungi rakyat dari semua efek kenaikan harga barang pokok, pajak, juga BBM. Perlu dipastikan angka kemiskinan tidak kembali beranjak naik," tutupnya.(ASl/Red/MP).


.jpg)







.jpg)





