Breaking News
- Pak Gembus SPOT Plus Hadir di Tebet, Bukti Inovasi Waralaba Kuliner Indonesia Terus Berkembang
- Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Fair 2026 Diminati Pengunjung
- Tangis dan Penantian 75 Tahun: Pemerintah Belanda Akhirnya Minta Maaf kepada Komunitas Maluku
- Bupati Eman Pacu Atlet Majalengka, Target Tembus Juara Porprov 2026
- Wabup Dena Resmikan Al Khalifah, Harapan Baru Pendidikan Majalengka
- RDP PETI Barito Utara Hasilkan Dua Keputusan Penting, WPR Segera Diusulkan
- HUT ke-499 Jakarta, Pramono Tegaskan Kota Global Harus Tetap Berpihak pada Rakyat
- Lebih dari Seabad Berdiri, Sekolah Panggung di Malabar Simpan Sejarah Pendidikan Bangsa
- Ghost Buzzer Bidik 300 Ribu Penonton, Hadir di XXI dan Netflix
- Sambut HUT ke-499 Jakarta, Pemprov DKI Sebut Jakarta Fair Jadi Simbol Kolaborasi dan Kemajuan Kota
Ketua DPP PKS: Pemerintah Harus Lindungi Rakyat dari Efek Kenaikan PPN, BBM dan Harga Pangan
Jakarta (MegapolitanPos.com): Kenaikan BBM, PPN, dan harga pangan menyita perhatian Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati. "Kenaikan BBM, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan harga pangan secara serentak akan memukul daya beli masyarakat secara keseluruhan", ujarnya di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (5/4/2022).
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyebut pemerintah seharusnya tidak gegabah ketika memutuskan menaikan harga BBM apalagi menghapus premium yang banyak digunakan oleh angkutan kota dan ojek. "Pemerintah harus hitung dengan cermat dampak ekonomi dan sosial, seburuk apa dampaknya, terutama bagi tingkat kemiskinan dan terpukulnya daya beli," ujarnya.
Menurut legislator PKS ini kondisi Indonesia memiliki keunikan yakni kenaikan rutin berbagai komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur dan tepung terigu saat Ramadhan. "Tetapi reli kenaikan harga kebutuhan pokok awal tahun ini tidak wajar karena terjadi 30 hari sebelum ramadhan, seperti dinyatakan oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia," katanya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI menyebut ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga-harga membebani rakyat, ditambah dengan kebijakan dihapusnya BBM Premium. "Rakyat yang mata pencaharian seperti supir dan ojek harus beralih ke BBM dengan nilai oktan (RON) lebih tinggi seperti Pertalite atau Pertamax. Kenaikan biaya BBM akan bertransmisi juga pada kenaikan harga produksi otomatis inflasi naik," serunya.
Anis menyebut kenaikan pajak PPN, PBB, dan pajak kendaraan pasti akan berdampak karena konsumen pasti dibebani dengan kenaikannya. Menurutnya Ini juga harus dilihat, sejauh apa multiplier effectnya, pada inflasi dan daya beli masyarakat. "Pemerintah harus lindungi rakyat dari semua efek kenaikan harga barang pokok, pajak, juga BBM. Perlu dipastikan angka kemiskinan tidak kembali beranjak naik," tutupnya.(ASl/Red/MP).

.jpg)






.jpg)








