MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya mengawal pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program rehabilitasi ekonomi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2028.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemulihan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan pada tahap awal pascabencana, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha masyarakat sehingga aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali tumbuh.

Komitmen itu disampaikan Maman dalam Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera bersama jajaran pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait, Rabu (26/8/2026).

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Kawal Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Sumatera hingga 2028
• Bursa Wirausaha Unggulan Hadir di Sumut, Kementerian UMKM Buka Akses Pasar dan Pembiayaan
• Warung Tiwul hingga Sate Taichan Ludes, UMKM Rasakan Manfaat Kumpul Bersama Rakyat
• Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan
• Bukan Sekadar Seremoni, PTPN I Hadirkan Dampak Ekonomi bagi Ratusan UMKM

 "Presiden menyampaikan pesan khusus kepada saya agar bantuan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja. Kita harus fokus hingga tataran pemulihan ekonomi yang kontinuitasnya terjaga sampai tahun 2028," kata Maman.

Menurutnya, pemerintah pusat tidak akan membiarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan sendiri dalam menangani pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Lebih dari 498 Ribu UMKM Terdampak

Maman juga menyampaikan permohonan maaf atas pergeseran jadwal realisasi program sekitar satu setengah bulan. Penyesuaian tersebut terjadi seiring masuknya tahapan pemulihan ekonomi serta proses penyesuaian mekanisme penganggaran negara.

 "Perlu dipahami bahwa fase pemulihan ekonomi memang baru masuk pada bulan-bulan ini, di samping juga karena adanya penyesuaian mekanisme penganggaran. Namun, kami pastikan komitmen kami penuh untuk merealisasikannya," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, lebih dari 498 ribu UMKM yang tersebar di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di tiga provinsi tercatat terdampak bencana.

Rinciannya, sekitar 285 ribu UMKM berada di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.

Untuk menangani dampak tersebut, pemerintah menyiapkan skema anggaran dan target pemulihan secara bertahap selama tiga tahun.

Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp618 miliar dengan sasaran lebih dari 212 ribu UMKM.

Program dilanjutkan pada 2027 dengan anggaran lebih dari Rp622 miliar untuk menjangkau lebih dari 215 ribu UMKM. Sementara pada 2028, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp21 miliar dengan sasaran lebih dari 11 ribu UMKM.

Data UMKM Diintegrasikan melalui SAPA UMKM

Menteri Maman menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data agar program pemulihan benar-benar tepat sasaran.

Data calon penerima yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah akan diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM. Data tersebut nantinya menjadi basis pelaksanaan program sekaligus dapat dihubungkan dengan berbagai program pemberdayaan lainnya.

 "Apa yang sudah di-OK-kan melalui bupati, wali kota, dan gubernur, maka itulah yang akan kita terima dan masukkan ke dalam SAPA UMKM. Karena SAPA UMKM posisinya tidak untuk menolak, tetapi lebih kepada me-review apakah data yang masuk itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita siapkan," jelas Maman.

Integrasi data tersebut diharapkan menghasilkan basis data yang dinamis sehingga kondisi dan kebutuhan UMKM terdampak dapat terus diperbarui.

Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dapat dilanjutkan melalui program pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Pemda Diminta Percepat Verifikasi

Mengingat waktu efektif pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas, Kementerian UMKM meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat proses pengusulan serta verifikasi calon penerima.

Pengusulan data oleh pemerintah daerah melalui portal SAPA UMKM ditargetkan selesai paling lambat 14 September 2026.

 "Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya mohon kerja sama dan dukungan penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi data tepat waktu agar bantuan masyarakat segera cair dan ekonomi daerah kembali bergairah," ujar Maman.

Klinik UMKM Bangkit Terus Diaktifkan

Selain melalui program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM memastikan fasilitas Klinik UMKM Bangkit yang telah beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang.

Klinik UMKM Bangkit berfungsi sebagai pusat konsultasi dan penanganan berbagai persoalan usaha yang dihadapi pelaku UMKM terdampak bencana.

Fasilitas tersebut juga mendukung pengumpulan dan pemutakhiran Data Tunggal UMKM sebagai basis penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, dukungan anggaran, serta pendampingan hingga 2028, Kementerian UMKM menargetkan pemulihan ekonomi tidak sekadar mengembalikan aktivitas usaha masyarakat seperti sebelum bencana.

Lebih dari itu, pemerintah ingin memperkuat ketahanan UMKM agar mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana.(AS/MP).