Breaking News
- Pemkab Barito Utara Dorong Konsolidasi Ormas TBBR Lewat Rapimda I
- Fuomo Dorong Kreator Indonesia Jadi Pelaku Bisnis, Siapkan Fitur AI Analytics Engine
- DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
- Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
- DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkot Tangerang Tangani Banjir
- Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8
- AC Manual vs AC Digital di Mobil Modern: Prinsip Sama, Cara Rawatnya Tak Boleh Salah
- Raymond Indra dan Joaquin Ukir Runner-up di Istora, Disebut Penerus Kevin/Marcus
- Anggota DPRD Barito Utara Nilai ORARI Tetap Strategis di Tengah Perkembangan Teknologi
- Alwi Farhan Juara Tunggal Putra Indonesia Masters 2026, BNI: Bukti Pembinaan PBSI Efektif
Driver Ojol Menagih Janji Payung Hukum

MEGAPOLITANPOS. COM (Jakarta) Hari ini, tanggal 5 Januari 2022, kaum ojek online (ojok) melakukan aksi menagih janji. Yaitu menagih janji ke Menteri Perhubungan yang sejak tiga tahun lalu berjanji mau memberi payung hukum terhadap ojol. Aksi menagih janji yang diprakarsai Paguyuban Transportasi Indonesia (Patra Indonesia) dan Laskar Malari ini berlangsung hari ini, Rabu (5/1/2022) di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Aksi yang diikuti sekitar 5.000 orang itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang beradal dari Lampung, Bali, Demak, Tegal, Karawang, Bandung, Banten dan Jabodetabek. "Perjuangan Laskar Malari bersama Patra Indonesia adalah perjuangan moral," kata Asen dari Patra Indonesia dalam orasinya di atas mobil komando. "Malari dan Patra bergerak bukan untuk cari muka atau cari kedudukan untuk diri sendiri." lanjutnya. Seterusnya, berikut ini iso orasi anggota Patra Indonesia, Asen Mulyanto. "Aksi Patra indonesia yang juga didukung puluhan komunitas ojol se-Jawa Bali dan Sumatra khususnya Lampung ini untuk menyuarakan jeritan dan tangis para ojol se-Indonesia," teriaknya. Di tempat yang sama Ketua Umum Patra Indonesia, Anton Yamin menyatakan, "Kita juga mempertanyakan kinerja Menteri Budi Karya Sumadi, mengapa payung hukum untuk ojol ini dibiarkan tidak ada? " kata Anton. "Hari ini kami menagih janji," tegasnya. (yes/Red/MP)

.jpg)



.jpg)






.jpg)




