Breaking News
- Lansia dan Disabilitas Warga Desa Bululawang Bersyukur BLT-DD Mengucur
- Ribuan Kendaraan Serbu Puncak, Polisi Berlakukan One Way Lebih Awal
- Mendikdasmen: Pendidikan Tak Cukup Sekadar Angka, Karakter Bangsa Harus Dibangun
- Hadiri Hardiknas 2026, Ketua DPRD Barito Utara Perkuat Komitmen Pendidikan
- Bupati Barut Dalam Moment Hardiknas, Sekolah Jadi Pilar Integrasi Sosial Melalui Pendidikan Inklusif dan Holistik
- Hardiknas 2026 : Fajar Muh Shidik Gugat Pendidikan Baik atau Kita Terbiasa Rusak?
- Kadisdik Majalengka : Hayu Saekola Dorong Revolusi Lingkungan Sekolah melalui Geber
- Kecam Keras 9 Pasar di Kota Blitar Sepi, Disperindag Harus Buang Konsep Cara Lama
- Proyek Jaringan Irigasi Disorot, Dugaan Penyimpangan Menguat di Majalengka
- Digerebek di Parkiran Alfamart! Pengedar Obat Keras Ilegal Diciduk di Talaga
Driver Ojol Menagih Janji Payung Hukum

MEGAPOLITANPOS. COM (Jakarta) Hari ini, tanggal 5 Januari 2022, kaum ojek online (ojok) melakukan aksi menagih janji. Yaitu menagih janji ke Menteri Perhubungan yang sejak tiga tahun lalu berjanji mau memberi payung hukum terhadap ojol. Aksi menagih janji yang diprakarsai Paguyuban Transportasi Indonesia (Patra Indonesia) dan Laskar Malari ini berlangsung hari ini, Rabu (5/1/2022) di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Aksi yang diikuti sekitar 5.000 orang itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang beradal dari Lampung, Bali, Demak, Tegal, Karawang, Bandung, Banten dan Jabodetabek. "Perjuangan Laskar Malari bersama Patra Indonesia adalah perjuangan moral," kata Asen dari Patra Indonesia dalam orasinya di atas mobil komando. "Malari dan Patra bergerak bukan untuk cari muka atau cari kedudukan untuk diri sendiri." lanjutnya. Seterusnya, berikut ini iso orasi anggota Patra Indonesia, Asen Mulyanto. "Aksi Patra indonesia yang juga didukung puluhan komunitas ojol se-Jawa Bali dan Sumatra khususnya Lampung ini untuk menyuarakan jeritan dan tangis para ojol se-Indonesia," teriaknya. Di tempat yang sama Ketua Umum Patra Indonesia, Anton Yamin menyatakan, "Kita juga mempertanyakan kinerja Menteri Budi Karya Sumadi, mengapa payung hukum untuk ojol ini dibiarkan tidak ada? " kata Anton. "Hari ini kami menagih janji," tegasnya. (yes/Red/MP)

















