Breaking News
- Menkop Dorong Transformasi Komunitas Ekraf Malang Jadi Koperasi
- Bank Jakarta dan ITB Perkuat Kolaborasi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan Talenta
- Momen Istimewa Hari Juang Polri 2026, Para Mantan Kapolri dan Wakapolri Berkumpul di Mabes Polri
- Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow
- Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Berwirausaha dan Ciptakan Lapangan Kerja
- Ciputra Life Bukukan Laba Rp99,3 Miliar, Premi Semester I 2026 Tumbuh 53 Persen
- Silaturahmi ke PDM Depok, Kapolres Christian Rony Putra Ajak Muhammadiyah Perkuat Kamtibmas
- Bursa Wirausaha Unggulan Hadir di Sumut, Kementerian UMKM Buka Akses Pasar dan Pembiayaan
- Dari Jakarta ke Flores, Kemenhub Salurkan Bantuan Korban Gempa Lewat Laut dan Udara
- Bukan Sekadar Gangguan Sinyal, KRL Bogor-Jakarta Terganggu akibat Insiden di Tebet
Driver Ojol Menagih Janji Payung Hukum

MEGAPOLITANPOS. COM (Jakarta) Hari ini, tanggal 5 Januari 2022, kaum ojek online (ojok) melakukan aksi menagih janji. Yaitu menagih janji ke Menteri Perhubungan yang sejak tiga tahun lalu berjanji mau memberi payung hukum terhadap ojol. Aksi menagih janji yang diprakarsai Paguyuban Transportasi Indonesia (Patra Indonesia) dan Laskar Malari ini berlangsung hari ini, Rabu (5/1/2022) di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Aksi yang diikuti sekitar 5.000 orang itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang beradal dari Lampung, Bali, Demak, Tegal, Karawang, Bandung, Banten dan Jabodetabek. "Perjuangan Laskar Malari bersama Patra Indonesia adalah perjuangan moral," kata Asen dari Patra Indonesia dalam orasinya di atas mobil komando. "Malari dan Patra bergerak bukan untuk cari muka atau cari kedudukan untuk diri sendiri." lanjutnya. Seterusnya, berikut ini iso orasi anggota Patra Indonesia, Asen Mulyanto. "Aksi Patra indonesia yang juga didukung puluhan komunitas ojol se-Jawa Bali dan Sumatra khususnya Lampung ini untuk menyuarakan jeritan dan tangis para ojol se-Indonesia," teriaknya. Di tempat yang sama Ketua Umum Patra Indonesia, Anton Yamin menyatakan, "Kita juga mempertanyakan kinerja Menteri Budi Karya Sumadi, mengapa payung hukum untuk ojol ini dibiarkan tidak ada? " kata Anton. "Hari ini kami menagih janji," tegasnya. (yes/Red/MP)




.jpg)










