MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Rencana penutupan akses kendaraan roda empat atau lebih di atas Bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026 memicu gelombang penolakan warga. Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) mengumumkan akan menggelar aksi damai untuk menolak kebijakan tersebut.

Koordinator GMB, Mariyono Setyo Budi menjelaskan, penutupan jalan ini dinilai akan merugikan kepentingan umum dan perekonomian masyarakat luas.

"Penutupan jalan berarti memutus akses ekonomi, memperlambat distribusi barang, menghambat usaha kecil, dan merugikan ribuan masyarakat. Bendungan Lahor harusnya menjadi jalan perekonomian, bukan hanya untuk pengairan atau pertanian semata," kata Mariyono yang akrab disapa Budi Kempes, Jumat (31/7/2026).

Baca Lainnya :

• Komisi III DPRD Fasilitasi Audensi Antara PLN Dengan Keluarga Korban Meninggal Tersengat Listrik
• Masyarakat Nilai Pelayanan Berkategori Baik Capai 84,42 Kepuasan
• Gelapkan Mobil Rental, Residivis Kambuhan Dijebloskan ke Sel Tahanan Polres Blitar
• Kapolres Majalengka Gerakkan Jajaran Bagikan 20 Ribu Bendera Merah Putih
• DPR RI, Ateng-Ledia Sosialisasikan Perlindungan Anak di Era Digital

Aksi GMB ini, direncanakan digelar Sabtu (1/8/2026) pukul 10.00 WIB hingga selesai tepat di lokasi Bendungan Lahor. Diperkirakan tak kurang dari 7.000 orang akan turun menyuarakan aspirasi ini.

Mariyono menegaskan, aksi ini murni demi kepentingan bersama. Jalan yang sudah lama dimanfaatkan warga sebagai jalur distribusi barang dan perhubungan tidak boleh tiba-tiba ditutup tanpa pertimbangan dampak ekonomi yang besar.

"Jalan ditutup, ekonomi terputus! Jangan korbankan akses ekonomi warga Blitar demi kebijakan yang kurang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi," tegasnya.

Sebelumnya, Perum Jasa Tirta (PJT) I menyatakan penutupan dilakukan demi menjaga keamanan struktur bendungan dan pengamanan Objek Vital Nasional, sekaligus menindaklanjuti arahan Kementerian PUPR yang menyatakan puncak bendungan bukan jalan umum.

Namun GMB menilai kepentingan masyarakat luas harus didahulukan. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat Blitar untuk bersatu menyuarakan penolakan ini agar kebijakan tersebut dikaji ulang. (za/mp )