- Anis Byarwati: Reformasi Pajak Harus Perluas Basis, Bukan Sekadar Digitalisasi
- Hebat! Siswa SMA Taruna Nusantara Tembus 15 Universitas Global dengan Beasiswa Fantastis
- Tiga Personel Polda Metro Jaya Wakili Indonesia di World Cup Indoor Skydiving 2026 Prancis
- Kementerian ATR/BPN Jadi _Supporting_ Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat
- Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya
- Serapan Lokal Didorong, Program MBG Dinilai DPRD Bisa Dongkrak Kesejahteraan Petani Barito Utara
- DPRD Barito Utara Soroti Program MBG Terurai Dari Varian Menu Tak Sesuai Selera Anak hingga Dugaan Kualitas Makanan Tak Layak
- Anggota DPRD Hj Nety Herawati Soroti Program MBG Pengawasan Diminta Diperketat
- Dinkes Absen dalam Audiensi, DPRD Majalengka Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan IPAL
- MBG Belum Merata, Patih Herman Soroti Pengawasan dan Ketepatan Sasaran
DPRD Barito Utara Dorong Penanganan Sampah Menyeluruh hingga Desa
.jpg)
MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman, menekankan pentingnya penanganan masalah sampah yang lebih maksimal saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengelolaan sampah yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Selasa (07/04/2026).
Dalam Forum tersebut, Patih Herman menyoroti masih terbatasnya Fasilitas pengelolaan sampah, khususnya di wilayah perkotaan. Ia menyebut, di Muara Teweh sebagai ibu kota Kabupaten, saat ini hanya tersedia satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pengelolaan sampah.
Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin Kompleks ketika melihat situasi di wilayah pedesaan. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat desa yang membuang sampah secara sembarangan, seperti di belakang rumah maupun di bantaran sungai, akibat minimnya fasilitas dan sistem pengelolaan yang memadai.
“Ini yang perlu menjadi perhatian serius. Penanganan sampah tidak bisa hanya berfokus di tingkat Kabupaten, tetapi harus menyeluruh hingga ke desa-desa,” tegas Patih Herman.
Menurutnya, diperlukan langkah Konkret dan solusi terintegrasi untuk menjawab persoalan tersebut, termasuk memperluas jangkauan layanan pengelolaan sampah serta menyediakan Fasilitas pendukung di wilayah pedesaan.
Ia juga menilai penting adanya perencanaan sistem pengangkutan dan pengelolaan yang Efektif, mengingat lokasi TPA yang berada di tingkat Kabupaten.
Melalui RDP ini, diharapkan pemerintah daerah bersama DPRD dapat merumuskan kebijakan strategis guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.
(A)















