MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Audiensi antara LSM Akbar dan Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka yang digelar di Gedung Bhineka Yudha Sawala, Senin (06/04/2026), belum berjalan optimal. Pasalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai pihak utama dalam pembahasan terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak hadir dalam forum tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahudin, S.M., menegaskan bahwa kehadiran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum audiensi merupakan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Forum audiensi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi. Ketidakhadiran pihak yang menjadi pokok pembahasan tentu sangat disayangkan karena menghambat proses klarifikasi," ujar Iing, Selasa (07/04/2026).

Baca Lainnya :

• Bupati Majalengka Beberkan Hasil Paripurna APBD 2026, Dana Tetap Aman
• APBD Majalengka 2026 Naik Jadi Rp 3,14 Triliun, Ini Rincian Anggarannya
• Persib Gagal Juara, Ateng Sutisna Ajak Bobotoh Tetap Solid dan Bermartabat
• Bupati Majalengka Ajak Ribuan Bobotoh Doakan Persib Juara Piala Presiden 2026
• Ateng Sutisna Satukan Ribuan Bobotoh, Nobar Final Persib di Majalengka Meriah

Ia menjelaskan, audiensi merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam merespons isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, IPAL menjadi salah satu isu utama yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan sekaligus perlindungan lingkungan. Menurut Iing, pengelolaan limbah cair harus dilakukan secara optimal dan sesuai standar teknis di setiap sektor, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, dapur program MBG, hingga sektor industri.

"Persoalan limbah harus diselesaikan dari hulu agar tidak menambah beban di hilir, terutama di TPA Heuleut. Ini membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi," katanya.

Sementara itu, Ketua melalui Sekretaris DPC Majalengka LSM AKBAR Indonesia, Wawan Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima undangan resmi audiensi dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun hingga forum berlangsung, tidak ada perwakilan Dinas Kesehatan yang hadir.

"Kami hadir sesuai undangan pukul 13.00 WIB, tetapi sampai selesai tidak ada kehadiran dari Dinas Kesehatan, sehingga pembahasan tidak maksimal," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Majalengka memastikan akan memanggil kembali Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi terkait pengelolaan IPAL pada fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kami akan melakukan pemanggilan ulang untuk meminta klarifikasi secara langsung. Ini bagian dari fungsi pengawasan agar persoalan dapat dibahas secara terbuka dan akuntabel," tegas Iing.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin kehadiran dan koordinasi antar perangkat daerah guna mendukung efektivitas komunikasi serta penyelesaian masalah secara menyeluruh.

Ke depan, DPRD Majalengka berkomitmen untuk terus mengawal isu lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah, agar tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. ** (Agit)