MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di ruang rapat DPRD, Rabu (08/04/2026), mengungkap sejumlah persoalan krusial di lapangan.
   
Mulai dari makanan yang tidak diminati siswa hingga dugaan kualitas sajian yang dinilai belum layak konsumsi.
   
Anggota DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, secara tegas meminta adanya keterbukaan dari seluruh pihak, terutama sekolah dan pengelola dapur MBG atau SPPG, guna mencari solusi bersama.
   
Ia menyampaikan, berdasarkan laporan sejumlah kepala sekolah, banyak makanan MBG yang justru tidak dimakan oleh siswa. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat program Pemerintah tersebut menjadi sia-sia.
   
“Kalau memang banyak yang tidak dimakan, kita harus terbuka. Di sini kita mencari jalan keluar, bukan menutup-nutupi masalah,” tegasnya dalam forum RDP.
   
Nety juga menekankan pentingnya Koordinasi antara pengelola dapur MBG dengan pihak pengawas. Ia meminta pengawas menjalankan tugas secara maksimal sesuai tanggung jawab yang diamanahkan.
   
“Pengawas harus benar-benar bekerja dengan baik. Awasi dengan benar agar tujuan utama program ini, yakni pemenuhan gizi anak-anak, benar-benar tercapai,” ujarnya.
   
Ia juga menyoroti kebijakan pelaksanaan MBG saat libur sekolah yang dinilai perlu dievaluasi. Menurutnya, program tersebut tidak seharusnya dipaksakan berjalan ketika siswa tidak berada di sekolah.
   
Lebih lanjut, Nety membandingkan kondisi di pedesaan dengan perkotaan. Ia menilai, di desa-desa wilayah Barito Utara, kebutuhan gizi anak relatif masih terpenuhi secara alami.
   
“Di kampung, walaupun sederhana, mereka masih bisa makan sayur dari kebun, ikan dari sungai, atau paling tidak ikan kalengan. Tidak ada anak yang tidak makan. Jangan sampai di perkotaan justru program ini mubazir karena tidak dimakan karena anak - anak tidak suka, atau karena makanan tidak layak dikonsumsi” katanya.
   
Ia pun mengingatkan agar para guru jangan segan menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di sekolah, meskipun dalam forum tersebut hadir pihak pengelola dapur, SPPG, maupun pejabat terkait.
   
“Silakan sampaikan semua unek-unek. Jangan karena ada kami (DPRD), Pak Asisten atau pihak lain di sini, jadi sungkan menyampaikan kondisi sebenarnya,” tambahnya.
   
Tak hanya itu, Nety juga menyoroti kualitas makanan yang disajikan. Ia mengungkapkan adanya laporan terkait makanan yang masih mentah, tidak matang sempurna, bahkan tidak layak konsumsi.
   
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai makanan yang diberikan kepada anak-anak kita justru tidak layak dimakan, mentah nasinya kutus - kutus apalagi sampai berbau atau basi,” tegasnya.
   
Menurutnya, tim pengawas maupun satgas SPPG yang telah menerima anggaran tidak sedikit, harus menunjukkan kinerja yang sebanding dengan tanggung jawabnya.
   
Di akhir penyampaiannya, Nety meminta agar perhatian lebih diberikan kepada wilayah pedesaan atau pinggiran kota yang dinilai lebih membutuhkan program MBG untuk meringankan beban masyarakat.
   
“Kami mohon untuk pengawas tolong informasikan juga ke pusat agar daerah yang benar-benar membutuhkan menjadi prioritas. Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
    (A)