MEGAPOLITANPOS.COM, Majalengka - Disinyalir tak transparan dalam setiap pelaksanaan program, warga Desa Kramat Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sesalkan masa kepemimpinan kepala desa dari awal dilantik hingga sekarang. Hal tersebut, warga mengungkap bahwa sekira 10 bulan menjabat sebagai kedes tak pernah mengundang ataupun mengajak musyawarah dengan warga dan lembaga yang ada di desa dalam setiap turun program anggaran. "Sebagai warga sekaligus pengurus kepemudaan karang taruna merasa sangat prihatin dan perlu untuk di ingatkan, menjadi bagian dari masyarakat kami harus juga mengetahui dari program yang belum atau telah dilaksanakan," kata, Ketua Karang Taruna Desa Kramat Rukman. Selasa, (12/04/2022) Disebutkan, semisal program rencana tahun anggaran atau setiap pelaksanaan pembangunan maupun bentuk kegiatan sosial bantuan pemerintah. "Kami mengkritisi bahwa kepala desa harus dapat membangun sinergitas dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, karena hanya itu bentuk kepedulian kami dalam mendukung program pemerintah yang telah direncanakan," tegasnya. Ditempat yang sama, Herdis selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kramat membenarkan dengan mengakui bahwa selama ini kepala desa tidak pernah mengundang unsur lembaga desa yakni LPM. "Sehingga setiap kali ada pembangunan di desa kami atau turunnya bantuan pemerintah tidak pernah mengetahui dari sejak masa pelantikan kepala desa hingga sekarang, sekira telah 10 bulan menjabat sampai tahun ini," ungkapnya. Didampingi warga, Herdis menilai bahwa penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak diperhatikan oleh kepala desa yang bernama Ade Sonjaya. "Sehingga memunculkan ungkapan ungkapan warga yang negatif atas kinerja kepala desa tersebut, ironisnya lagi infrastruktur yang sudah di kerjakan terlihat tanpa adanya papan informasi untuk diketahui warga juga tak terpasang," tuturnya. Diakhir, Herdis dan juga warga berharap agar ini harus jadi perhatian pemerintah yang berwenang guna memberikan arahan agar dapat menjadi perhatian selanjutnya. "Kami terkesan dibuat tidak nyaman menjadi bagian dari lembaga desa dan telah mengetahui maksud dan tujuannya, oleh karena kami akan terus memantau kinerja kepala desa dengan tujuan kearah yang lebih baik," tutupnya. ** (Agit)

---