Breaking News
- DPRD Minta Perusahaan Tambang Beralih ke Jalan Khusus, Hentikan Hauling di KM 30
- Hauling Batu Bara Dinilai Rusak Jalan, DPRD Barito Utara Panggil Tiga Perusahaan Tambang
- Konfercab GP Ansor Barito Utara, Pemuda Didorong Jadi Motor Pembangunan Daerah
- Bupati Barito Utara Buka Konfercab GP Ansor, Tekankan Penguatan Nilai Kemanusiaan
- Menkop Ferry Optimis Satu Data Indonesia Bakal Percepat Proses Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih
- Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
- Pemkab Barito Utara Dorong Konsolidasi Ormas TBBR Lewat Rapimda I
- Fuomo Dorong Kreator Indonesia Jadi Pelaku Bisnis, Siapkan Fitur AI Analytics Engine
- DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
- Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
Dinas Bina Marga Kab.Tangerang Bakal Dilaporkan Ke APH Diduga Rusak Fasilitas Umum Karena Galian Tak

MEGAPOLITANPOS.COM, Tangerang - Pengerjaan galian jaringan gas bumi Perusahaan Gas Negara (PGN) diwilayah Kecamatan pasar kemis kabupaten Tangerang menuai kecaman, pasalnya pengerjaan itu dipastikan tidak mengantongi ijin dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah merusak beberapa fasilitas umum untuk masyarakat. Hal itu diperparah lagi dengan ulah oknum aparatur sipil negara yang terkesan mengabaikan kondisi tersebut sehingga memunculkan dugaan gratifikasi lantaran pekerjaan yang telah merusak beberapa asset dan fasilitas umum milik negara dan merugikan masyarakat dibiarkan hingga selesainya pekerjaan galian tersebut. "Berdasarkan surat dari DPMPTSP dipastikan pengerjaan galian itu tidak diketemukan dalam database mereka," ungkap H. Saleh Harahap Koordinator Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) kepada wartawan Jumat, (4/8/2022). Menurut Aktifis yang akrab disapa Bung Harahap, dalam surat tertanggal 25 Juli 2022 itu DPMPTSP juga telah menyurati beberapa dinas diantaranya Dinas tata ruang dan bangunan, dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air dan SatpolPP Kabupaten tangerang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. "Namun hingga hari ini tidak ada aksi dari ketiga dinas itu dan beberapa fasilitas umum dibiarkan rusak dan bertambah rusak" ujar H. Saleh. Dengan demikian, ia mengaku akan melaporkan dugaan pembiaran beberapa dinas terkait atas pekerjaan galian yang dipastikan tidak berijin tersebut ke aparat penegak hukum agar tidak ada ruang untuk segala bentuk tindakan gratifikasi pada aparatur sipil negara di kabupaten Tangerang. "Tentunya untuk kerusakan asset negara, kita tengah membuat kajiannya, dalam waktu dekat kita akan laporkan mereka agar ada efek jera dan tidak ruang bagi segala bentuk gratifikasi yang merugikan rakyat," ungkapnya. Selain melaporkan, H. Saleh juga mengaku akan menyurati Bupati dan Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk bertanggung jawab dan melakukan audit atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh galian yang dipastikan tidak mengantongi ijin. "Kita tunggu saja, kalau memang perlu kita turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat agar didengar oleh bapak bupati Tangerang," Sayangnya hingga berita ini dilansir, Kepala Bidang bina marga Endang belum dapat dimintai keterangannya, beberapa kali wartawan mencoba menghubungi via aplikasi pesan singkatnya namun dalam keadaan tidak aktif.Jhn

















