Jakarta. anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan mengubah nama koalisi usai PKB masuk dan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, menjadi cawapres Anies.

Diketahui, sebelum Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, Anies merupakan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang semula diisi NasDem, Demokrat, dan PKS. 

Baca Lainnya :

• Refleksi Sumpah Pemuda 2025: Saatnya Bangsa Kembali ke Demokrasi Pancasila
• 4 Siswa SMP Di Jakarta Hina Palestina, Jari Pena : Harus. Diberi Sanksi Tegas.
• Dukung Upaya Dinkes Tanggulangi DBD Dengan Pelepasan Nyamuk Wolbachia.
• Nadiem Bukan Menteri Tapi Malah Mirip Sales Bahan Seragam Sekolah.
• Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Digelar, Penetapannya Tunggu MK, Begini Penjelasan KPU Kota Kediri

"Ide perubahan adalah original dari kami, sehingga tetap menjadi tema misi Demokrat ke depan," kata Syarief kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Menanggapi hal tersebut, koordinator Perhimpunan Aktivis 98, Ulung Rusman mengatakan , sejatinya yang dipilih rakyat adalah ketokohan dari figur capres dan bacawapres bukan nama koalisi pengusunganya. kefiguran Anies Baswedan dan Cak Imin adalah dwi tunggal yang saling melengkapi.

"Karya nyata Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta telah terbukti mampu menghadirkan Jakarta yang rukun, guyub, toleran, dan minim konflik. Selain itu juga program-program kesejahteraan Anies sangat dirasakan oleh warga DKI. Begitu pun dengan Muhaimin Iskandar yang mampu menjaga konsistensi PKB sebagai partai yang mengusung nilai kebangsaan, toleransi, dan kebhinekaan." ujar Ulung  melalui pesan singkat melalui medsos hari ini (4/9) di Jakarta.

Apalagi, menurut Ulung. Sampai saat ini nama Koalisi Perubahan dan Persatuan belum resmi terdaftar di KPU, sehingga kalau pun dirubah bukan hal yang fundamental. meski demikian ada baiknya merubah nama koalisi sebagai penghormatan kepada Demokrat yang pernah tergabung dalam koalisi.

"Apalah arti sebuah nama, kalau pun mau dirubah bisa saja karena bukan hal yang fundamental. Bisa saja menggunakan nama Koalisi Nasional untuk Keadilan dan Kebangkitan Indonesia" seru Ulung sambl mengusulkan nama untuk koalisi Nasdem, PKS, dan PKB. 

Senada dengan Ulung, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak terlalu mempermasalahkan nama koalisi yang digunakan.

"Ya kalau istilah itu relatif kan. Selama belum ada hak paten kan boleh saja," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Di sisi lain, Jazuli mengatakan PKS ingin membangun koalisi untuk mengokohkan persaudaraan dan kebangsaan, meski Partai Demokrat kini sudah keluar dari Koalisi Perubahan.

"Tapi menurut saya, saya selalu dan PKS secara umum, lebih mengedepankan bagaimana yang membuat persodaraan kebangsaan itu kokoh, meskipun berbeda, meskipun tidak bersama dalam koalisi. Itulah yang PKS inginkan," tandasnya.