Jakarta (MegapolitanPos.com): Sejak dua tahun terakhir pandemi Covid-19 meluluhlantakkan ekonomi Indonesia bahkan dunia, tak terkecuali dampaknya dirasakan KSP Kopdit Suka Damai. Usaha-usaha anggota turut terganggu hingga berujung pada penurunan pendapatan bahkan banyak usaha yang tidak dapat beroperasi lagi. Ketua KSP Kopdit Suka Damai Agustinus Kristof Sentisal mengatakan, pada masa new normal, banyak anggota berupaya untuk membangun kembali usahanya namun terkendala dengan minimnya modal usaha. Anggota kemudian meminta pengurus agar memfasilitasi penyediaan modal kerja bagi mereka. “Ketersediaan kas yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan anggota pada akhirnya mendorong manajemen untuk mencari solusi terbaik, hingga akhirnya kami mendapat masukan dari Kopdit di Yogyakarta agar segera mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM. Sejak itulah kami membangun komunikasi dengan LPDB-KUMKM dan akhirnya dapat bermitra kembali pada tahun 2022,” papar Kristof. Kristof menjelaskan, untuk meningkatkan usaha anggota, pengurus menerapkan beberapa strategi. Pertama, mengembangkan SMS notifikasi ke anggota yang menginformasikan mengenai tanggal jatuh tempo angsuran bulanan. Kedua, memberi toleransi kepada anggota untuk hanya membayar angsuran bunga dan sebagian angsuran pokok, dengan kata lain tidak sesuai perjanjian pinjaman. Ketiga, guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), maka diambil langkah menunda pembayaran gaji karyawan hingga 50 persen, yang berlaku enam bulan sejak Juli 2020 hingga Desember 2020. Berbicara mengenai pengembangan koperasi di era digital tentu memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam upaya penguatan peran koperasi. Penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun menjalankan roda usaha terus dilakukan pembinaan dan pendampingan. “Digitalisasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk wujudkan modernisasi koperasi. Hingga kini koperasi terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, khususnya menghadapi perkembangan teknologi informasi yang kian masif. Selain telah mengikuti sistem yang berlaku dalam jaringan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI), laporan keuangan KSP Kopdit Suka Damai juga telah mengikuti kaidah Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP),” terang Kristof. Selain itu, penyajian laporan keuangan telah menggunakan aplikasi yang dikembangkan Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) yakni Sistem Informasi Koperasi Kredit On Line (Sikopdit OL). Integritas Layani Koperasi Mendapat kesempatan memperoleh pinjaman dana bergulir, membuka harapan besar bagi KSP Kopdit Suka Damai. Kristof berharap usaha anggota kembali bangkit dan produktif, sehingga pembayaran angsuran pun kembali normal dan usaha anggota kian berkembang. “KSP Kopdit Suka Damai terus mendukung dan membantu pertumbuhan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya sehingga tujuan berkoperasi yaitu kesejahteraan anggota dapat terwujud. Kepada anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha, kiranya dapat kami layani dengan cepat sehingga usahanya kembali bangkit,” harap Kristof. Kehadiran pemerintah melalui LPDB-KUMKM menumbuhkan semangat dan optimisme baru bagi KSP Kopdit Suka Damai. Pemahaman mengenai pinjaman yang sumbernya dari uang negara terus digaungkan, seperti nilai barang jaminan sama dengan nilai pinjaman dalam upaya meminimalisir risiko yang berakibat pada kerugian lembaga. “Administrasi pinjaman yang dipersyaratkan LPDB-KUMKM secara kasat mata tampak sulit, namun hal tersebut justru mengajarkan kami bahwa inilah administrasi koperasi yang sesungguhnya. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi syarat mutlak termasuk soal integritas. Artinya, dalam pelaksanaan tugas menghindari diskriminasi dalam pelayanan termasuk praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi. Kami mengharapkan agar LPDB-KUMKM juga berpartisipasi dalam pengembangan SDM pelaku usaha koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, maupun workshop,” tutur Kristof. Senada dengan Kristof, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan sebagai lembaga pengelola keuangan negara, LPDB-KUMKM harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Transformasi digital menjadi langkah inovasi dan instrumen LPDB-KUMKM dalam meningkatkan layanan keuangan kepada masyarakat. “Inovasi merupakan kebutuhan mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Peran teknologi untuk menjaga risiko serta menjaga agar layanan LPDB-KUMKM dapat lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini menjadi kebutuhan utama bagi seluruh jajaran LPDB-KUMKM,” tegas Supomo. Dengan adanya transformasi digital, lanjut Supomo, target demi target diharapkan mampu tercapai dengan menggunakan Green Business Process. Beberapa platform yang dikembangkan, antara lain proposal online melalui CMFS, penggunaan corporate card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, serta transaksi cashless untuk pembayaran pelaksanaan belanja dengan menggunakan Cash Management System (CMS). “Masih ada beberapa platform digital yang terus dikembangkan LPDB-KUMKM, dimana dari sisi operasional dapat mendukung kinerja LPDB-KUMKM agar semakin cepat, efisien, efektif, dan akuntabel sehingga dapat memberikan layanan optimal kepada koperasi di seluruh pelosok negeri baik dalam kondisi pandemi maupun normal,” tutup Supomo.(AS/Red/MP).

---