MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Bogor - Keberadaan Satgas Pelajar dalam menekan angka kekerasan pelajar di Kota Bogor dianggap masih minim apresiasi. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani pun menegaskan DPRD Kota Bogor akan mendukung penguatan Satgas Pelajar Kota Bogor dari sisi anggaran.

Penguatan terhadap Satgas Pelajar merupakan tindakan preventif. Sehingga hal ini harus di lakukan dengan maksimal, bukan hanya tindakan reaktif setelah terjadi kejadian kekerasan pelajar.

Baca Lainnya :

• Kapolres Majalengka Ungkap Tiga Kasus Kriminal, Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disorot
• PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
• Anggaran BPJS Kesehatan Disorot DPRD Kota Bogor

Dengan misi Kota Bogor Ramah Keluarga dan tujuan untuk menjadikan Kota Bogor Ramah Anak dengan tingkat nindya, menurut Devie maka perlu adanya penguatan terhadap tindakan preventif.

"Kami akan mendukung penuh Satgas Pelajar melalui fungsi kami di DPRD yaitu fungsi budgeting. Jadi kami harap saat rapat kerja nanti, pihak Disdik Kota Bogor akan mengajukan anggaran yang sesuai untuk keberlangsungan Satgas Pelajar," ujar Devie dalam acara FGD yang digelar di Kantor Disdik Kota Bogor, Rabu (29/3)

Dalam FGD tersebut, Devie juga menekankan perlu adanya kolaborasi dari aparat penegak hukum (APH) dengan Pemerintah Kota Bogor terkait program yang bisa membantu menekan angka kekerasan pelajar.

Program yang dimiliki oleh APH Kota Bogor bisa dikolaborasikan dengan dimasukkan kedalam kurikulum belajar. Agar edukasi yang diterima oleh pelajar tidak hanya mencari nilai untuk rapor, tetapi juga nilai dalam bermasyarakat.

"Seperti program jaksa masuk sekolah adalah hal yang perlu kita dukung dan kita kolaborasikan. Sehingga penyuluhan yang dilakukan oleh APH ke murid-murid bisa maksimal karena adanya dukungan semua pihak," kata Devie.

Devie juga menekankan perlu adanya hukuman yang diberikan kepada para pelaku kekerasan pelajar agar mendapatkan efek jera. Meski mereka masih dibawah umur dan dilindungi oleh undang-undang, namun menurut Devie perlu diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kekerasan.

"Karena perbuatan-perbuatan hal semacam ini (kekerasan pelajar, red) bukanlah perbuatan anak-anak, tapi lebih kepada tindakan kriminal," tegasnya.

Devie menilai semua elemen yang terkait harus sama-sama mendorong dan membantu agar kekerasan pelajar tidak lagi terjadi. 

"Kegagalan kita adalah manakala ada murid sekolah kita yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kita harus serius menangani hal-hal semacam ini karena kita negara hukum," ungkapnya.

Devi juga menyayangkan kekerasan pelajar sering terjadi di Kota Bogor. Keberadaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Bogor seharusnya membuat semua elemen menjaga keamanan dan kenyamanan warga Kota Bogor yang hidupnya berdampingan dengan Presiden.

"Kota Bogor yang notabene tidak jauh dari ibu kota bahkan Pak Presiden sering kali berada di istana bogor harusnya jelas Kota Bogor menjadi salah satu kota teraman dan ternayaman," terangnya.

Lebih lanjut, politisi partai Nasdem ini juga mendorong Diskominfo Kota Bogor untuk melakukan penambahan pengadaan CCTV di jalanan Kota Bogor.

Menurutnya hal tersebut dapat membantu kepolisian dalam melakukan monitoring dan investigasi jika terjadi kekerasan pelajar lagi di kemudian hari.

"Tolong bisa ditambahkan CCTV di jalanan agar lebih mudah memonitoring. Sampai saat ini pelaku utama kan belum ketemu juga, jadi ini harus kita bantu pihak kepolisian," pungkasnya.

Untuk diketahui dalam FGD tersebut turut hadir Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Waito Wongateleng, Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko, Kepala sekolah SMP Negeri dan Swasta se-Kota Bogor serta Satgas Pelajar.(**)