MEGAPOLITANPOS.COM, Majalengka -Rencana pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2023, pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Bertujuan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 dengan mengusung tema "Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Percepatan Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat,", kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Majalengka H. Karna Sobahi berlangsung disalah satu hotel di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Rabu, (23/03/2022) Kepala Bappedalitbang Majalengka disampaikan oleh Sekretarisnya Wawan Sarwanto dalam mengawali laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari mekanisme perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi. "Dari Musrenbang ditingkat Dusun, Musrenbang Desa atau Kelurahan dan Musrenbang di 26 Kecamatan se Kabupaten Majalengka. Adapun maksud Musrenbang RKPD saat ini untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan di tahun 2023," kata, Wawan. Dijelaskan, mekanisme pelaksanaan melalui empat pendekatan diantaranya pendekatan top-down dan bottom-up, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politik. "Di hari ini merupakan tahapan ke 6 (enam) dari tahapan sebelumnya yang telah dilaksanakan, dimana pada tahun 2021 sekitar bulan Oktober-November sudah dilaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya terhimpun 1.395 usulan dan yang diakomodir sesuai dengan persyaratan sejumlah 1.182 usulan," ungkap, Wawan. Kemudian tahapan selanjutnya penyusunan RKPD pada awal Januari 2022 yang selanjutnya dilaksanakan forum konsultasi publik, kemudian tahapan ke empat yang telah dilaksanakan yakni Musrenbang Kecamatan untuk menentukan skala prioritas dari 1.182 usulan Musrembang Desa/Kelurahan. "Hasil Musrenbang Kecamatan terdapat 404 usulan yang menjadi skala prioritas, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 telah dilaksanakan juga forum lintas perangkat daerah dari 404 usulan dihasilkan 209 yang diakomodir dan diteruskan kepada perangkat daerah," jelas, Wawan. Sedangkan, usulan dari DPRD Kab.Majalengka berupa pokok-pokok pikiran menghasilkan 685 usulan yang nantinya akan disinergikan terlebih dahulu dengan prioritas program Bupati dan perangkat daerah. "Setelah tahapan ini ada dua tahapan terakhir yang akan kami lakukan yaitu penyusunan rancangan akhir yaitu RKPD dan penetapan Perbup Majalengka tentang RKPD tahun 2023 yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan dan perumusan rancangan KUA-PPAS Tahun 2023," terangnya. Dalam laporannya, Wawan kembali menjelaskan bahwa untuk pencapaian pada dua tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Karna-Tarsono di tahun 2020 dan 2021. "Pencapaian indikator makro pertumbuhan Kab.Majalengka pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di  tahun 2020 tepat di awal masa pandemi mencapai tren positif pada capaian 0,18 persen dan ditahun 2021 pencapaian LPE di Kab. Majalengka juga masih pada tren positif dan menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa pada pencapaian di angka 4,75 persen," paparnya. Pencapaian tersebut membuat Kab.Majalengka menempati urutan kedua di Jawa Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi setelah Karawang, bahkan LPE Kab.Majalengka diatas LPE Jawa Barat di angka 3,74 persen, itulah gambaran pertumbuhan ekonomi di Kab.Majalengka. Diakhir laporannya, Wawan menyebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2023 yakni peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. "Penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor unggulan pariwisata, industri dan pertanian, peningkatan kualitas pelayanan publik disekitor pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi, dan yang terakhir mewujudkan kemandirian desa," sebutnya. Sementara itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi dihadapan peserta musyawarah menegaskan serta berharap agar capaian target prioritas sisa akhir kepemimpinan periode 2018-2023 dapat dilaksanakan dengan maksimal dan dapat memuaskan masyarakat. "Target-target yang terakumulasi pada gerakan pembangunan Gerbang Mulia Raharja, di tahun 2023 merupakan tahun final Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, tentunya ukuran indeks diharuskan tercapai," kata, bupati. Ditegaskan, apakah itu indeks kepuasan atau indeks kebahagiaan harus menjadi target operasi capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Majalengka. "Untuk itu kami minta kepada teman-teman OPD yang kami percayai untuk menjadi Kepala OPD baik Asisten maupun Kepala Dinas, dan Camat dengan program dan anggaran yang dimiliki untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut, perhatikan tuntutan, kebutuhan, usul, saran dan kritik masyarakat terhadap jalannya pemerintahan termasuk jalannya pembangunan di Kab. Majalengka," tegas, bupati. Menurutnya, hal tersebut janganlah dianggap sesuatu hal yang mengganggu akan tetapi sikapi dengan positif bahwa mereka pada dasarnya membutuhkan perhatian. Yang perlu diperhatikan diantaranya seperti hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai maupun yang belum tercapai dalam kurun waktu tiga tahun dan sekarang menginjak empat tahun kepemimpinan Karna-Tarsono. "Dengan sisa satu tahun kepemimpinan harus dilaksanakan dalam upaya memenuhi indeks kepuasan masyarakat, dan ini yang harus diperhatikan bersama sehingga dapat mewujudkan indeks kebahagiaan masyarakat. Untuk itu di tahun 2023 capaian kinerja di fokuskan untuk pergerakan pemberdayaan masyarakat, karena dengan itu masyarakat dapat lebih tersentuh dengan program diakhir masa jabatan," tutup, bupati. ** (Git)

---