MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Kepala Karo (Karo) Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Hadi Wahyuningrum mengaku prihatin atas pemangkasan anggaran BP2MI untuk tahun 2025. Menurutnya, pemangkasan anggaran dapat berdampak terhadap menyelarasan program kerja pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tengah dan sedang berjalan.

"Kami prihatin, mengapa ya (anggaran), BP2MI ini dengan kerja yang banyak tapi tidak didukung dengan proporsional terkait dengan anggaran," ucap Hadi Wahyuningrum, yang akrab juga disapa Ibu Yayuk saat acara Media Gathering dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas BP2MI, di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/6/2024).

Kata Yayuk, penurunan anggaran ini tentunya akan berdampak bagi kegiatan maupun program yang sudah direncanakan BP2MI tidak secara optimal dapat tercapai.

Baca Lainnya :

• Babinsa Koramil Serpong Gotong Royong Bantu Pelebaran Jalan di Masjid At Taqwa
• Dandim 0506/Tgr Monitoring Pengamanan Kunker Mendagri dan Mentri PKP
• Kapolda Pimpin Sertijab Pamen di Polda Jatim, AKBP Arif Fazlurrahman Resmi Jabat Kapolres Blitar
• Ketahanan Pangan, Babinsa Ranca Iyuh Dampingi Petani Tanam Padi
• Sinergi Babinsa dan Warga Sukasari: Wujudkan Infrastruktur Berkualitas

"Dengan anggaran kecil dan kerja luar biasa ini di masing-masing unit kerja tidak secara optimal. Kenapa? Tahun 2025 juga ada penambahan SDM, ini tentunya harus ada dukungan anggaran. Kemudian, penambahan pelayanan di 23 provinsi. Juga terkait dengan sarana dan prasarana," ungkap Yayuk seperti dikutip Tribunnews.

Yayuk juga mengungkapkan, selain dalam hal pelindungan PMI, kerja BP2MI banyak yang terkait dengan pencegahan aksi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia pun berharap anggaran BP2MI untuk tahun 2025 setidaknya dapat sama besar dengan anggaran di tahun 2024, dimana anggaran mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp 105 miliar.

"(Anggaran 2024) ini sebetulnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan PMI tentunya sangat leluasa ya dengan anggaran yang cukup, proporsional, dalam hal pelindungan tentunya bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi, baik itu prioritas nasional, maupun prioritas lembaga," paparnya.

Lebih lanjut, Yayuk menuturkan, akan ada upaya-upaya untuk tidak mengurangi kinerja BP2MI walaupun anggaran itu turun.

"Upaya-upaya yang sudah dilakukan BP2MI bisa dikolaborasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait dalam hal bagaimana supaya kinerja BP2MI tidak berhenti hanya karena anggaran turun," cetusnya.

Seperti diketahui, pemerintah menurunkan anggaran BP2MI untuk tahun 2025. Merespon hal itu, BP2MI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/6/2024) lalu.

Melansir laman resmi BP2MI, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Irma Suryani Chaniago mengaku miris dengan minimnya angka Pagu Indikatif Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, ini menunjukkan Pemerintah tidak serius menggarap sektor Pekerja Migran Indonesia.

“Jujur, saya kasihan anggarannya (BP2MI) segini. Pelindungan yang dilakukan sudah luar biasa. Pak Benny (Kepala BP2MI) sampai teriak-teriak di bandara, bahkan kalau soal pelindungan semua menunjuk hidung Benny. Tapi BP2MI tidak didukung anggaran yang cukup. Sementara itu, di sektor penempatan juga digarap oleh Kementerian lain dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Irma, dalam RDP.(*/Anton)