MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar – Lantaran pagu Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2026 menurun para Kepala Desa yang tergabung dalam organisasi DPC PKDI  ( Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia ), dan Asosiasi Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar menggelar hearing terkait Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 di ruang kerja DPRD Kabupaten Blitar, Senin (12/01/26).

Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono SH menyampaikan bahwa hearing tersebut dilakukan menyusul terbitnya pagu Dana Desa (DD) dan ADD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dinilai berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Rudi, pemerintah desa telah melakukan simulasi penggunaan anggaran dengan pagu terbaru yang menurun. Dalam penyusunan APBDes, desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100. 

Baca Lainnya :

• Anggaran BPJS Kesehatan Disorot DPRD Kota Bogor
• Hadiri Talk show Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
• Pengeroyokan Brutal di Majalengka, 4 Orang Diamankan, 3 Diburu
• Harga Cabai Bikin Dapur Tertekan, Bupati Majalengka Ajak Warga Menanam
• Baznas Majalengka Siapkan 10 Masjid Jadi Motor Penggerak Ekonomi Umat

Hasilnya, hampir seluruh kebutuhan desa mengalami penyusutan anggaran, bahkan sebagian desa terpaksa menghilangkan anggaran untuk kegiatan kemasyarakatan.

“Penurunan ADD dan DD tentu sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan desa yang menangani lima bidang pokok, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana dan keadaan darurat,” ujar Rudi.

Dalam hearing tersebut, keempat organisasi desa menyampaikan tuntutan agar besaran ADD Tahun Anggaran 2026 dikembalikan seperti semula atau minimal sama dengan tahun 2025. ADD tersebut dibutuhkan untuk membiayai penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, tunjangan BPD, honor RT/RW, iuran BPJS, alat tulis kantor, listrik kantor desa, serta bantuan operasional lembaga desa seperti TP PKK dan LPMD.

Rudi menegaskan bahwa perjuangan ini tidak semata-mata untuk kepala desa, perangkat desa, maupun BPD, tetapi untuk keberlangsungan desa secara menyeluruh. 

“Hari ini kita berikhtiar memperjuangkan desa secara utuh. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Menurutnya, dalam hearing tersebut, pihak legislatif menyampaikan belum dapat mengambil keputusan karena bukan sebagai penentu kebijakan anggaran. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Blitar akan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji ulang APBD yang telah disahkan.

Terkait Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat, Rudi menyebut pihaknya tidak dapat banyak berkomentar. “Untuk DD, itu langsung dari pusat. Kita hanya bisa berdoa semoga kebijakan yang ada tidak semakin menyusahkan desa,” imbuhnya. ( za/mp )