MEGAPOLITANPOS.COM-TANGERANG - Menghadapi kemarau ekstrem yang berpotensi meningkatkan berbagai risiko di masyarakat, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin meminta seluruh jajaran kewilayahan memperkuat respons cepat dan kewaspadaan dini.

Hal tersebut disampaikan Sachrudin saat turun langsung ke wilayah sekaligus memimpin Apel Pembinaan Wilayah di Kecamatan Benda, Senin (21/09/2026).

Sachrudin menegaskan, kemarau ekstrem tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan potensi kebakaran dan persoalan lingkungan lainnya. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah perlu berjalan bersama kesadaran masyarakat.

Baca Lainnya :

• Waspada Bencana Hidrometeorologi, Sachrudin Minta Aparat Wilayah Lebih Sigap.
• Maulid Nabi Jadi Momentum Sinergi Ulama dan Umaro, Sachrudin: Bangun Kota dengan Kepedulian.
• Pimpin Upacara Peringatan Harhubnas 2026, Bupati Tangerang Tandaskan Keselamatan Transportasi Bukan Sekadar Formalitas.
• Buka Seleksi Wawancara Kanvas Gemilang 2026, Wabup Intan Dorong Inovasi Masyarakat untuk Percepat Pembangunan.
• Kamenag Kab Tangerang Dampingi Stafsus Kementrian Agama Persoalan GKPI.

“Kemarau ekstrem bukan hanya soal kekeringan atau ketersediaan air. Kita juga harus waspada terhadap potensi kebakaran. Kesiapsiagaan pemerintah harus diperkuat, sekaligus mengajak masyarakat saling menjaga dan saling mengingatkan,” ujar Sachrudin.

Menurutnya, pembinaan wilayah penting untuk memastikan setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Aparat kewilayahan diminta mengenal wilayah, memahami kondisi masyarakat, serta aktif membangun komunikasi di lapangan.

“Aparat wilayah harus kenal wilayahnya, kenal masyarakatnya, dan tahu persoalannya. Jangan sampai pemerintah baru mengetahui ketika masalah sudah membesar, harus lebih Gerak Cepat (Gercep),” tegasnya.

Sachrudin, juga meminta jajaran kewilayahan tidak bekerja secara reaktif dengan hanya menunggu laporan masyarakat. Setiap persoalan yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan penanganannya.

“Kita ini pamong. Jangan menunggu masyarakat datang ke kantor. Kalau bisa diselesaikan di kelurahan, segera selesaikan. Kalau membutuhkan dukungan kecamatan atau perangkat daerah, segera komunikasikan,” katanya.

Lebih lanjut, Sachrudin menekankan agar aparatur kewilayahan menjadi pelayan masyarakat yang senantiasa responsif dan solutif, sekaligus mata, telinga, dan tangan pemerintah yang cepat menangkap persoalan serta tidak menunggu masalah membesar untuk bergerak. 

“Kita ingin masyarakat merasakan pemerintah hadir, bukan hanya ketika ada kegiatan, tetapi ketika mereka membutuhkan bantuan, pelayanan, dan solusi,” pungkas Sachrudin.(Tus)