- Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
- Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
- BRI Life Dukung UMKM Fun Run 5K 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Literasi Keuangan Masyarakat
- Picu Kemacetan, Camat Tambora Tertibkan PKL
- SILAT APIK PTMA ke-5 Resmi Dibuka di Jakarta, Bahas Etika Digital dan Transformasi Sosial di Era AI
- Ketum SMSI Sebut Pelaku Usaha Media Perlu Fokus Pada Pengembangan Usaha
- Kemenkop Fasilitasi MoU Koperasi Gambir & ID FOOD untuk Ekspor ke India-Pakistan
- FPPM dan Konsultan Hukum Desak Negara Harus Segera Hadir Atasi Konflik Pertanahan
- Pelebaran Jalan Yetro Sinseng dan Tumenggung Ditargetkan Selesai Desember 2026
- Usung Semangat Sportivitas, Endriansyah Siap Ramaikan Bursa Calon Ketua Umum The Jakmania
Tindaklanjut Amanah Menteri Agraria, IKAWATI Jatim akan Perluas Kemitraan UMKM

Keterangan Gambar : acara Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) tahun 2022 di halaman Kantor BPN Kabupaten Blitar
MEGAPOLITANPOS. COM, Blitar - Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) selain memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan menerbitkan sertipikat, Badan Pertanahan Nasional juga berinisiasi pada peningkatan ekonomi mikro, yakni dengan menggandeng pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro.
Ungkapan tersebut disampaikan oleh ketua Ikatan Istri Karyawan Karyawati ( Ikawati ) Kakanwil BPN Jawa Timur Siti Roehmah Jonahari, saat menghadiri acara Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) tahun 2022 di halaman Kantor BPN Kabupaten Blitar.
Kakanwil BPN Jatim juga menyempatkan diri meninjau stand pameran bazar UMKM bersama Ikatan Istri Karyawan Karyawati (Ikawati) Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar bekerjasama Pt. Ladara Dharma Bhakti.
Baca Lainnya :
- Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
- Ketum SMSI Sebut Pelaku Usaha Media Perlu Fokus Pada Pengembangan Usaha
- Bupati Eman Pacu Atlet Majalengka, Target Tembus Juara Porprov 2026
- Wabup Dena Resmikan Al Khalifah, Harapan Baru Pendidikan Majalengka
- Kapolres Majalengka Taklukkan Ciremai, Kibarkan Merah Putih Raksasa

"Melalui kegiatan ini diharapkan Ikawati berkontribusi nyata dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19, sehingga produk UMKM lebih dikenal produknya," ungkapnya.
Untuk pengembangan UMKM binaan dimasing - masing kantah se Jawa Timur Kakanwil juga meminta agar menggelar kegiatan serupa, seperti di Kantah BPN Kabupaten Blitar yang saat ini telah mempunyai 31 UMKM binaan, pihaknya juga mentargetkan jumlah binaan dengan cakupan yang lebih besar lagi.
"Saat ini ada 367 UMKM binaan Ikawati dari 39 Kantah se Jawa Timur, sampai bulan Desember 2022 nanti jumlah UMKM di masing-masing Kantah akan terus bertambah, bersama Pt. Ladara Dharma Bhakti akan lebih memperluas jangkauan pemasaran produknya,"harap Siti.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Blitar Sukidi, secara terpisah kepada wartawan mengaku baru kali pertama menggelar bazar UMKM bersama warga binaan, kendati demikian pihaknya tetap berupaya terus mengembangkan sayap membangkitkan perekonomian di Kabupaten Blitar memperluas jejaring pelaku UMKM menjadi warga binaan BPN.
"Selaras dengan apa yang disampaikan oleh ketua Ikawati Kanwil Jawa Timur, Kantah Kabupaten Blitar akan kerja maksimal membina pelaku UMKM, kedepannya kami akan mendatangkan mitra kerja Ikawati Pt. Ladara Dharma Bhakti untuk pendampingan, dan sekaligus pemasaran produk UMKM," tutur Sukidi.
Serangkaian acara bazar UMKM, pada saat itu juga diacarakan penyerahan sertipikat tanah sebanyak 47 buah masing masing 45 sertipikat tanah milik pemkab Blitar untuk perbankan, Kepala BPN Kabupaten Blitar menjelaskan untuk sertipikat tanah aset milik Pemkab yang sudah jadi sertipikat ada ratusan, dan sudah diserahkan ke kantor aset daerah, untuk aset lain tanah milik Pemkab Blitar, Sukidi minta kepada Kepala Kantor Aset Daerah segera membuat pengajuan permohonan ke Kantor BPN Kabupaten Blitar.
"Sebelumnya tanggal 5 September kami telah menyerahkan sebanyak 186, sebelumnya lagi tanggal 1 Juli ada 20 diserahkan pak Menteri di Surabaya, sedangkan target penyelesaian sertipikat tanah aset Pemkab Blitar ada 600, tapi kemarin waktu monev dengan KPK, dipaksa menjadi 1823, dari jumlah itu kami menunggu dari Pamkab agar segera mendaftarkan, sebab tanpa itu kami tidak bisa apa apa,"pungkas Sukidi. (za/mp)














