- Pabrik Uang Palsu Grade A Digerebek di Tangsel, Nilainya Capai Rp36 Miliar
- Menkop Dorong Transformasi Komunitas Ekraf Malang Jadi Koperasi
- Bank Jakarta dan ITB Perkuat Kolaborasi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan Talenta
- Momen Istimewa Hari Juang Polri 2026, Para Mantan Kapolri dan Wakapolri Berkumpul di Mabes Polri
- Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow
- Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Berwirausaha dan Ciptakan Lapangan Kerja
- Ciputra Life Bukukan Laba Rp99,3 Miliar, Premi Semester I 2026 Tumbuh 53 Persen
- Silaturahmi ke PDM Depok, Kapolres Christian Rony Putra Ajak Muhammadiyah Perkuat Kamtibmas
- Bursa Wirausaha Unggulan Hadir di Sumut, Kementerian UMKM Buka Akses Pasar dan Pembiayaan
- Dari Jakarta ke Flores, Kemenhub Salurkan Bantuan Korban Gempa Lewat Laut dan Udara
Terkait PBK, Bappebti Berkomitmen Mempercepat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Keterangan Gambar : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam acara capaian kinerja Bappebti di sela persiapan alih tugas Kepala Bappebti, di kantornya Rabu(01/11/2023).
MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Bappebti berkomitmen mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait PBK. Dari 23 laporan masyarakat kepada Ombudsman, delapan laporan sudah selesai dan 15 lainnya masih dalam proses (pemeriksaan, penyidikan, dan evaluasi). Selain itu, Bappebti juga tengah gencar melakukan penguatan literasi kepada masyarakat terkait investasi di bidang PBK untuk memberikan edukasi investasi tidak berizin dalam rangka mengantisipasi kerugian masyarakat dan mengurangi jumlah pengaduan.
Bappebti telah memblokir 1.726 domain situs web entitas ilegal di PBK pada Januari—Oktober 2023 dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebti dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat kegiatan ilegal bidang PBK.
"Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ujar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam acara capaian kinerja Bappebti di sela persiapan alih tugas Kepala Bappebti, di kantornya Rabu(01/11/2023).
Baca Lainnya :
- Bursa Wirausaha Unggulan Hadir di Sumut, Kementerian UMKM Buka Akses Pasar dan Pembiayaan
- Warung Tiwul hingga Sate Taichan Ludes, UMKM Rasakan Manfaat Kumpul Bersama Rakyat
- Kumpul Bersama Rakyat, Menteri UMKM Ajak Perkuat Solidaritas dan Satukan Semangat Kemerdekaan
- Bukan Sekadar Seremoni, PTPN I Hadirkan Dampak Ekonomi bagi Ratusan UMKM
- Monas Jadi Pusat Pesta Rakyat 17 Agustus 2026, 300 Ribu Kaus dan Jutaan Porsi Kuliner Dibagikan
SRG Difokuskan untuk Ekspor
Selanjutnya Bappebti berkomitmen untuk mendorong implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan kinerja ekspor Indonesia, di samping menjamin ketersediaan pasokan komoditas, khususnya bahan pangan dalam negeri.
“Saat ini adalah momentum yang baik untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia. Integrasi SRG dan Pasar Lelang Komoditas(PLK) diharapkan dapat memberikan keuntungan bagisemua pihak. Petani dan pelaku usaha untung, pengelola gudang untung, dan perbankan juga untung. Dengan demikian, integrasi tersebut dapat mendorong kinerja perdagangan di Indonesia,” tegas Didid.
Didid mengungkapkan, beberapa komoditas berhasil diekspor melalui gudang SRG, seperti ikan dari gudang SRG Benoa Bali dan Probolinggo ke Korea dan Australia; beras organik dari gudang SRG Wonogiri ke Amerika Serikat, Prancis, Singapura dan Malaysia; kopi dari gudang SRG Aceh Tengah dan Subang ke Amerika Serikat, Mesir dan Lebanon; dan rumput laut dari gudang SRG Makassar ke Jepang, Italia, Tiongkok, Rusia, dan Jerman.
SRG adalah sistem penyimpanan komoditas di gudang SRG yang membantu petani dan pelaku usaha dalam melakukan tunda jual saat harga turun dan memperoleh alternatif pembiayaan dengan resi gudang yang diterbitkan sebagai agunan di bank. Selain itu, dalam SRG barang yang disimpan di gudang akan terjaga standar mutunya.
Melalui SRG, akan terpantau ketersediaan dan sebaran komoditas khususnya bahan pangan yang disimpan di gudang SRG.
Hal ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti distribusi dari daerah surplus ke daerah minus. Saat ini, nilai resi gudang yang diterbitkan tercatat Rp788,4 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp466,6 miliar periode Januari- Oktober 2023.
Didi menambahkan, terdapat 22 jenis komoditas dalam penyelenggaraan SRG berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang.
Komoditas SRG tersebut meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.(Reporter: Achmad Sholeh)



.jpg)
.jpg)












