- Musrenbang RKPD 2027 Resmi Dibuka, Bupati Barito Utara Tekankan Perencanaan Terarah dan Prioritas Pembangunan
- Ketua DPRD Barito Utara Musrenbang RKPD Jadi Wadah Menyelaraskan Aspirasi Masyarakat
- Taufik Nugraha Dorong Revisi RTRWK dan Peningkatan Layanan Pendidikan - Kesehatan
- Hj. Henny Rosgiaty Usulkan Lokasi Strategis Pembangunan Jembatan Lahei
- Salurkan 200 Becak Listrik Banpres Presiden ini Pesan Bupati Blitar Rijanto
- Indonesia–Rusia Perkuat Hubungan Teknologi, PRSI Hadiri Pertemuan di Kedubes Rusia
- Sorot Anggaran Lift Rp 1,8 Miliar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, CBA Minta Kejati DKI Selidiki
- DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
- RoboSports Bangun Ekosistem Olahraga Robotik Modern
- Kolaborasi Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan
Taufik Nugraha Dorong Revisi RTRWK dan Peningkatan Layanan Pendidikan - Kesehatan

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menyoroti pentingnya percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Gedung Balai Antang, Kamis (05/03/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini, Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Turut hadir Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., MT, Wakil Bupati Felix, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan para undangan.
Dalam sesi diskusi, Taufik Nugraha bersama anggota DPRD lainnya menilai revisi RTRWK perlu segera dilakukan. Hal ini mengingat masih terdapat sejumlah rencana pembangunan daerah yang berada pada kawasan berstatus Hutan Produksi sehingga memerlukan penyesuaian regulasi.
Menurutnya, penyesuaian tata ruang sangat penting agar program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat berjalan tanpa kendala regulasi.
Selain itu, Taufik juga menyoroti sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pungutan di sekolah yang memberatkan masyarakat.
“Pendidikan harus benar-benar dapat diakses semua kalangan tanpa ada pungutan yang memberatkan,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menambah fasilitas kesehatan serta tenaga perawat, terutama di wilayah desa-desa terpencil agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan merata oleh masyarakat.
Melalui forum Musrenbang tersebut, berbagai masukan dari legislatif diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan rencana pembangunan daerah ke depan.
(A)
















