MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta- Anggota DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso( STS) mengatakan, dirinya bukan sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meskipun ia ditunjuk sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor sejak 2019 lalu.

" Saya jelaskan disini, Saya itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bogor ya. Apakah saya kader PSI? Bukan. Saya bukan kader PSI," kata Sugeng ditengah acara syukuran menyambutnya menjadi Anggota DPRD Kota Bogor periode 2024-2029 di Komunitas Kandang ayam Jl Daksinapati Raya, Rawamangun Jakarta Timur, Minggu,( 15/09).

" Karena saya tidak pernah dikader PSI ya. Jadi ketika saya ditunjuk sebagai Ketua PSI Bogor, saya melihat PSI sebagai partai yang masih kecil waktu itu, memiliki kesamaan platform di dalam hal ideologi. Yakni dalam soal toleransi, kesetaraan, pluralisme dan anti korupsi," kata Sugeng yang juga Ketua Indonesia Police Watch(IPW).

Baca Lainnya :

• Komisi III DPRD Kota Bogor Sidak Proyek Taman Lapangan Genteng, Temukan Kejanggalan Standar K3 dan Urutan Pekerjaan
• Komisi IV dan Pemkot Bogor Kumpulkan Kepsek SMA se-Kota Bogor
• Jelang Pelaksanaan Pilkada, Karnain Asyhar Tegaskan Netralitas ASN di Rapat Desk Pilkada
• Komisi III DPRD Kota Bogor Lakukan Sidak Proyek Rehabilitasi TPT di Kecamatan Bogor Barat
• Realisasi Reses Dadang Danubrata, Kini Warga Cikaret Miliki Trafo PLN

Karena kesamaan platform itu menurut Sugeng, PSI mungkin melihat dirinya sebagai orang yang cocok menjadi Ketua DPD PSI Kota Bogor.

"Saya terima, tapi sebagai kader tidak," tegasnya, Kalau dikader kan, saya harus dikader, anak ideologis. Saya gak pernah dikader oleh PSI. Bahkan kalau saya mau bilang kalau sekarang PSI Ketuanya Bro Kaesang, saya bisa kader dia, untuk bisa saya latih bagaimana sesungguhnya membela rakyat," kata Sugeng.

Selanjutnya Sugeng menegaskan bahwa dirinya seorang politisi yang berjiwa independen.

saya ini seorang politisi yang berjiwa independen. Saya tidak akan tunduk pada sikap-sikap partai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan. Tapi saya akan nurut, ketika nilai-nilai ideologis itu diwujudkan," ujarnya.

*Menyikapi Kisruh Pasar Tumpah*

Disisi lain, Keberadaan Pasar Tumpah di Jalan Merdeka, Bogor Tengah mulai dikeluhkan warga. Satu sisi, pedagang juga mengaku takut intimidasi dan premanisme yang dilakukan oknum ormas jika bersedia direlokasi oleh Pemkot Kota Bogor.

Terkait hal itu Sugeng berpendapat, mencari penghidupan melalui usaha itu memang adalah haknya para pedagang, tetapi hak yang digunakan tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan mengurangi hak pemakai jalan. 

Yang kedua Sugeng memaparkan, berdasarkan data yang ada, informasi yang dia dapatkan dari masyarakat bahwa para pedagang di Pasar Tumpah  itu sebenarnya bukan orang Kota Bogor. Mereka para  pedagang yang datang dari kabupaten.

" Nah warga Kabupaten ini mendapatkan uang di Kota Bogor. Tetapi mereka kan tidak juga memberikan insentif buat Kota Bogor dalam bentuk APBD. Dia aja bayar PBB nya di Kabupaten," paparnya.

Sugeng menduga adanya pungli yang dilakukan oknum ASN setempat dalam pengelolaan pasar tumpah tersebut, seperti penerangan lampu bagi para pedagang di malam hari yang si kutip oleh oknum ASN.

Saya menduga adanya oknum ASN atau TNI yang mengutip para pedagang dan ini berlangsung terus karena pj Walikotanya kurang berani bertindak, tidak seperti Kabupaten Bogor, pak bupatinya berani kan bersihin wilayah puncak gak ada beban ya karena dia enggak punya kepentingan di sana," Pungkas Sugeng.(Reporter: Alek).