MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah dan rumah sakit yang selama ini dinilai terlalu tersentralisasi. 

Menurut Arief, pola sentralisasi pembangunan menimbulkan beban besar, baik pada sektor pendidikan maupun kesehatan. 

Ia menilai, Dinas Pendidikan seharusnya diberi kewenangan penuh untuk membangun dan memperbaiki sarana prasarana sekolah sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

Baca Lainnya :

• Dinkes Absen dalam Audiensi, DPRD Majalengka Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan IPAL
• Ketua SMSI : Pimpinan Daerahl Hanya Sibuk Pencitraan Daripada Bangun Kota Blitar
• PAD Majalengka Melejit! Pajak Kendaraan Sumbang Rp 83,6 Miliar, Sinyal Kuat Ekonomi Daerah Bangkit
• DPRD Majalengka Soroti Limbah Industri dan IPAL, Targetkan Masalah Sampah Tuntas 2026
• KIM Jadi Garda Depan Perang Informasi: Dari Majalengka, Jawa Barat Gaspol Lawan Hoaks di Era Digital!

“Pembangunan gedung perlu dievaluasi kembali. Misalnya, membangun rumah sakit tentu berbeda dengan membangun hotel atau rumah biasa karena ada spesifikasi teknis yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan sekolah. Karena itu, kami mendorong agar ada perubahan struktur organisasi (SOTK) sehingga pembangunan tidak lagi tersentralisasi,”  ujar Arief diruang kerjanya pada Senin (8/9/2025) 

Arief menjelaskan, dalam pembahasan bersama eksekutif, Dinas Pendidikan sudah menyatakan kesiapan membentuk bidang baru yang fokus pada sarana dan prasarana. 

Kata Arief, Bidang ini nantinya akan menangani pembangunan maupun pemeliharaan sekolah.

“Kalau dimasukkan ke bidang eksisting, khawatir tidak fokus. Dengan adanya bidang baru, konsentrasi akan lebih jelas. Misalnya ada sekolah rusak, ya Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab penuh,” ujarnya.

Arief juga menekankan pentingnya menempatkan personel yang memiliki kompetensi teknis, minimal memahami bidang teknik sipil. 

Hal ini untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan. “Saya pernah jadi manajer proyek. Seringkali kalau user dan pelaksana proyek tidak sinkron, output bermasalah. Dengan perubahan SOTK ini, diharapkan gap itu bisa dikurangi,” tegasnya.

DPRD Kota Tangerang berharap langkah ini bisa mempercepat perbaikan sarana pendidikan yang sudah lama terbengkalai.

“Ada sekolah yang dibangun sejak puluhan tahun lalu, kondisinya mendesak untuk diperbaiki. Dengan desentralisasi, kebutuhan seperti ini bisa segera direspons,” kata Arief.(**)