MEGAPOLITANPOS.COM, Kota Tangerang – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah dan rumah sakit yang selama ini dinilai terlalu tersentralisasi. 

Menurut Arief, pola sentralisasi pembangunan menimbulkan beban besar, baik pada sektor pendidikan maupun kesehatan. 

Ia menilai, Dinas Pendidikan seharusnya diberi kewenangan penuh untuk membangun dan memperbaiki sarana prasarana sekolah sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

Baca Lainnya :

• Uu Ruzhanul Ulum Kobarkan Identitas PPP, Target Lonjakan Suara hingga Siapkan Kader Tempur di Pilkada
• M.Trijanto : Tanpa Anggaran Koni Percasi Sukses Gelar Event Catur Semua Jenjang
• Perhatian Presiden RI untuk Pendidikan Daerah, SDN Gandawesi II Direvitalisas
• Dies Natalis ke-20 UNMA, Bupati Eman : Kampus Harus Jadi Motor Solusi di Era Tantangan Kompleks
• Suara dari Hutan Majalengka : Ketua Komisi III DPRD Ingatkan Arah Pembangunan Harus Tunduk pada SDGs

“Pembangunan gedung perlu dievaluasi kembali. Misalnya, membangun rumah sakit tentu berbeda dengan membangun hotel atau rumah biasa karena ada spesifikasi teknis yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan sekolah. Karena itu, kami mendorong agar ada perubahan struktur organisasi (SOTK) sehingga pembangunan tidak lagi tersentralisasi,”  ujar Arief diruang kerjanya pada Senin (8/9/2025) 

Arief menjelaskan, dalam pembahasan bersama eksekutif, Dinas Pendidikan sudah menyatakan kesiapan membentuk bidang baru yang fokus pada sarana dan prasarana. 

Kata Arief, Bidang ini nantinya akan menangani pembangunan maupun pemeliharaan sekolah.

“Kalau dimasukkan ke bidang eksisting, khawatir tidak fokus. Dengan adanya bidang baru, konsentrasi akan lebih jelas. Misalnya ada sekolah rusak, ya Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab penuh,” ujarnya.

Arief juga menekankan pentingnya menempatkan personel yang memiliki kompetensi teknis, minimal memahami bidang teknik sipil. 

Hal ini untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan. “Saya pernah jadi manajer proyek. Seringkali kalau user dan pelaksana proyek tidak sinkron, output bermasalah. Dengan perubahan SOTK ini, diharapkan gap itu bisa dikurangi,” tegasnya.

DPRD Kota Tangerang berharap langkah ini bisa mempercepat perbaikan sarana pendidikan yang sudah lama terbengkalai.

“Ada sekolah yang dibangun sejak puluhan tahun lalu, kondisinya mendesak untuk diperbaiki. Dengan desentralisasi, kebutuhan seperti ini bisa segera direspons,” kata Arief.(**)