MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat realisasi anggaran sebesar Rp1,006 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025 atau mencapai 87,25 persen dari total pagu efektif sebesar Rp1,153 triliun. Capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang solid sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan, secara umum kinerja penyerapan anggaran pada satuan kerja pusat berjalan sangat baik. Mayoritas satuan kerja mampu merealisasikan anggaran di atas 93 persen, bahkan beberapa di antaranya mencapai sekitar 97 persen.

"Secara umum, kinerja penyerapan di pusat pada satuan kerja menunjukkan hasil yang sangat baik," ujar Ferry dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7).

Baca Lainnya :

• Realisasi Anggaran Kemenkop Lampaui Rp1 Triliun, Penguatan KDKMP Jadi Prioritas Nasional

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, serta jajaran pejabat tinggi Kemenkop.

Ferry menjelaskan, pagu anggaran Kemenkop mengalami perubahan sepanjang 2025. Dari pagu awal Rp473,31 miliar yang kemudian disesuaikan menjadi Rp317,48 miliar akibat efisiensi belanja pemerintah, Kemenkop memperoleh tambahan anggaran (ABT) sebesar Rp744,44 miliar serta pembukaan blokir anggaran Rp91,38 miliar. Dengan demikian, total pagu akhir mencapai Rp1,217 triliun.

Tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, terutama pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Ferry mengakui masih terdapat tantangan dalam penyerapan Dana Dekonsentrasi di daerah yang terealisasi sebesar 81,22 persen. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pelatihan dan pendampingan koperasi.

"Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk pelatihan pengurus KDKMP dan penyediaan tenaga pendamping. Sebaran wilayah yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya," jelasnya.

Pemanfaatan anggaran tersebut memberikan dampak nyata terhadap penguatan koperasi nasional. Sepanjang 2025, Kemenkop berhasil melatih lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP, 143 ribu pengurus KDKMP, serta 206 ribu sumber daya manusia koperasi. Selain itu, sebanyak 69 koperasi berhasil diintegrasikan ke dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi tata kelola, Kemenkop kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Prestasi tersebut memperpanjang rekor Kemenkop yang telah mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.

"Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ferry.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan pihaknya menerima laporan realisasi anggaran Kemenkop sebesar Rp1.006.289.865.749 atau 87,25 persen dari total pagu anggaran setelah blokir. Ia berharap penggunaan anggaran ke depan semakin efektif dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penguatan koperasi di Indonesia.

"Kemenkop diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan keterkaitan yang terukur antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja dan dampaknya terhadap penguatan koperasi," ujar Andre.(AS/MP).