- Tugas Nanggolo : PKDI Blitar Tolak Tawaran ADD Rp12,5 Miliar Dinilai Belum Menjawab Tuntutan
- Konsultasi Publik Pelebaran Jalan Digelar, Bupati Barito Utara Tegaskan Komitmen Pembangunan Infrastruktur
- Miss Jakarta Fair 2026 Usung Misi Pemberdayaan Perempuan, Gabriela Corrine Sugiharto Tampil sebagai Juara
- PM Singapura Lawrence Wong Disambut Presiden Prabowo, Leaders Retreat Perkuat Kemitraan Strategis
- Apel Pagi Pemkot Depok, ASN Diminta Aktif Sukseskan CKG dan Imunisasi Lengkap
- Batara Expo 2026 Resmi Ditutup, Bupati Apresiasi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku UMKM
- Bupati Barito Utara Apresiasi Dedikasi Polri pada Syukuran Hut ke 80 Bhayangkara Tingkat Kabupaten Barito Utara
- Hadiri Syukuran Hari Bhayangkara, Nurul Anwar Apresiasi Pengabdian Polri pada Hari Bhayangkara ke-80
- Irjen Pol Wibowo Resmi Pimpin Korps Lalu Lintas Polri gantikan Irjen Agus Suryonugroho
- Hadiri Groundbreaking Lanjas, Hj Nety Herawati Harapkan Manfaat Besar bagi Warga
Proyek Bodong di Desa Papungan Anggaran APBD II Dispertapa Kab Blitar Layak Diperiksa APH

MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Menelusuri sebuah pekerjaan saluran di area persawahan jalan Madura masuk desa Papungan senilai ratusan juta mulai terkuak informasinya di lapangan. Karena pekerjaan saluran yang diketahui pengerjaannya oleh media ini pada bulan November 2022, pasca pekerjaan selesai proyek siluman tanpa papan nama ini kondisinya amburadul. Anehnya hingga Selasa (24/10/23) investigasi media ini masih belum ada perbaikan, bahkan kondisi dinding saluran patah.
Sangat disayangkan bila proyek yang bertujuan untuk memperlancar sistem irigasi persawahan di desa Papungan tidak berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan oleh Keala Desa Papungan Qudlori ditemu media ini di ruangan pada Kamis (26/10/23)) setelah ditelusuri melalui kepala dusun setempat, kades keterangan dari seseorang bernama Doni.
Baca Lainnya :
- Tugas Nanggolo : PKDI Blitar Tolak Tawaran ADD Rp12,5 Miliar Dinilai Belum Menjawab Tuntutan
- Maruarar Siraid : Oktober BRI Segera Luncurkan Pinjaman KUR Tanpa Bunga untuk UMKM
- Kunjungan Menteri PKP Berkah untuk Warga Blitar, Tambah Kuota 444 Unit RTLH
- Gerindra Majalengka Gaspol Kaderisasi, 100 Calon Kader Dilepas
- Aspirasi Warga Tak Lagi Mandek, DPRD Majalengka Kebut Proyek Miliaran
Dari nomor ponsel yang masuk di media ini dan menghubungi nomor ponselnya, kepada media ini Doni menyebut proyek di desa Papungan menyebut nama Ketua DPRD, "proyek tersebut yang tau pak Suwito Saren, saya hanya ditugasi menentukan titik titiknya dimana,"kata Doni disaksikan Kepala Desa Papungan, Sekdes dan LSM Focus saat terkonfirmasi diruang Kepala Desa Qudlori.
Suwito Saren Satoto dihubungi melalui nomor Phone selnya menyebutkan, bahwa benar itu adalah anggaran APBD II masuk pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, "itu kalau nggak salah itu program melalui usulan Pokmas setempat proyek dari Dinas Pertanian masuk program JIT tahun 2022,"ungkap Suwito yang juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
Kepala Desa Papungan kepada media ini mengaku sangat kecewa, karena proyek di desanya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat petaninya, dan Dia mengaku baru mengetahui kalau ada proyek baru yang kondisinya sudah rusak. "Saya sanpaikan terimakasih sudah diberitahu kalau ada saluran baru dan sekarang sudah rusah, namun saya tidak tahu asal dananya dari mana," kata Kades
Sungguh sangat disayangkan diera transparansi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan undang - undang 14 tahun 2008, ternyata masih saja dilanggar. Hal ini terbukti dari hasil investigasi lapangan diketahui tak terpasang papan informasi proyek saluran irigasi pengerjaan di dua titik lokasi pembangunan drainase di Kabupaten Blitar.

Pekerjaan saluran irigasi tanpa papan nama yang ditengarai sebagai proyek siluman yang berada di wilayah Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar seperti diberitakan media ini sebelumnya kondisi bangunan saluran semakin parah saja kerusakannya.
Sementara itu menanggapi persolan LSM Fokus mendesak agar Aparat Penegak Hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan.
"Kami memantau dan mengikuti perkembangan dilapangan, bahwa proyek tersebut gagal konstruksi, sehingga berakibat merugikan keuangan negara, kami akan melakukan kontrol sosial untuk mencegah kebocoran anggaran yang hanya untuk memperkaya diri atau kelompok, kami akan segera membuatkan surat kepada APH,"ungkapnya. ** (za/mp)















