MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka siapkan lahan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk membangun sekolah rakyat, di luas lahan 7 (tujuh) hektar nantinya diproyeksikan memiliki daya tampung hingga 100 siswa.

"Hadirnya kami disini, meninjau lokasi guna memastikan finalisasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Juga untuk memverifikasi kesiapan lahan serta aksesibilitas lokasi sebelum memasuki tahap konstruksi fisik," kata, Bupati Majalengka H. Eman Suherman saat peninjauan lapangan di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum. Kamis, (22/01/2026).

Dijelaskan bahwa, program Sekolah Rakyat (SR) merupakan agenda unggulan Pemerintah Pusat yang dialokasikan di 166 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Majalengka.

Baca Lainnya :

• Uu Ruzhanul Ulum Kobarkan Identitas PPP, Target Lonjakan Suara hingga Siapkan Kader Tempur di Pilkada
• Perhatian Presiden RI untuk Pendidikan Daerah, SDN Gandawesi II Direvitalisas
• Dies Natalis ke-20 UNMA, Bupati Eman : Kampus Harus Jadi Motor Solusi di Era Tantangan Kompleks
• Suara dari Hutan Majalengka : Ketua Komisi III DPRD Ingatkan Arah Pembangunan Harus Tunduk pada SDGs
• Headline Nasional : Baznas dan Dinas Sosial Majalengka Salurkan 50 Paket Sembako, Warga Rajawangi Bangkit Usai Puting Beliung

"Pembangunan sekolah tersebut direncanakan memasuki tahap groundbreaking pada Februari 2026 melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," jelasnya.

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman mengungkapkan, kami pemerintah di daerah pastinya mengapresiasi atas perhatian khusus dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Majalengka.

"Pembangunan ini diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp. 6,5 miliar, dengan harapan optimis dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif dan berkelanjutan," ungkapnya.

Labih jauh, menurut bupati adalah salah satu fokus utama dalam survei lapangan tersebut diantaranya pengaturan akses masuk kendaraan berat selama proses pembangunan.

"Memikirkan bagaimana untuk meminimalisasi dampak sosial serta mencegah kerusakan jalan lingkungan warga, Pemkab Majalengka memutuskan membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter," tuturnya.

Bupati menegaskan, kami berkomitmen agar proses pembangunan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Solusinya yaitu pemerintah daerah akan menyewa lahan milik warga selama satu tahun untuk dijadikan akses jalan dari area POM bensin.

"Pembiayaan akan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program strategis nasional," tegasnya.

Diakhir, bupati menambahkan, Kabupaten Majalengka juga berpeluang menerima program lanjutan berupa Sekolah Terpadu (SD-SMP-SMA) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektar.

"Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap kesiapan daerah. Karena itu, sinergi antar-OPD, khususnya dalam hal perizinan dan administrasi, harus berjalan optimal agar tidak terjadi keterlambatan," tutupnya. ** (Agit).