MEGAPOLITANPOS.COM  - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2024 bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Kamis  (10/07/2025).

Rakor ini diselenggarakan menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Nomor : B-1771/DN.00.03/7/2025  Hal Pemberitahuan Rencana Kunjungan Kerja dalam rangka rapat Koordinasi dengan pembahasan “Kesiapan Penyelenggaraan PSU di Kabupaten Barito Utara”.

Asisten Deputi Koordinator Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, S.E., dalam paparannya menyampaikan tugas Kemenko Polkam dalam percepatan penyelesaian isu Strategis Lintas Sektor melalui pembentukan 9 Desk Koordinasi,
2 Satuan Tugas (Satgas), dan 1 Kelompok Kerja (Pokja).
Haryadi juga menyoroti perkembangan Pilkada serentak 2024, Indikator keberhasilan pelaksanaan, serta hal - hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSU.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Perkuat Keamanan Penerbangan Perintis Usai Pembakaran Pesawat AMA di Yahukimo
• DPR Apresiasi BNN dan Polda Jatim Usai Gagalkan Peredaran 3,37 Ton Ganja di Gresik
• Ratusan Mahasiswa LSPR Tampilkan Ekosistem Project-Base Learning melalui COMMFEST 2026 di SMESCO
• PB. Formula: Hukum Cenderung Tajam Ke Bawah Tapi Tumpul Ke Atas
• Maruarar Siraid : Oktober BRI Segera Luncurkan Pinjaman KUR Tanpa Bunga untuk UMKM

“Kami memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak dapat berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan memaparkan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan PSU yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus mendatang.

Dukungan tersebut meliputi Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS,Penyediaan sarana ruangan bagi sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS Pelaksanaan, Sosialisasi Regulasi Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, Kelancaran distribusi Logistik Pemantauan dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu lainnya, termasuk dukungan anggaran, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta layanan kesehatan.

(A)