- Satpol PP Jaktim Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Sejumlah Ruas Jalan Utama
- 466.535 Lembar Uang Rupiah Palsu Dimusnahkan
- Chandra Terpilih Secara Aklamasi, Lurah Cipondoh Makmur Segera Membuat SK Ketua RW 11
- SIAL Interfood 2026 Kembali Digelar di JIExpo Kemayoran, Perkuat Posisi Indonesia di Industri Pangan Global
- Komisi III DPRD Bongkar Krisis Sampah Majalengka, DLH Disorot
- Kebun Binatang Bandung Segera Punya Pengelola Baru, Pemkot Targetkan Hasil 29 Mei
- Pemda DKI Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Gedung Pasar Baru
- Dekranasda Bersama Kemenkop Bersinergi Bantu Usaha Lokal Di Kalbar Untuk Siap Ekspor
- Patroli Malam Kodim 0506/Tgr Hadirkan Rasa Aman di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan
- Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan
Pemkab Barito Selatan Cari Solusi Penyerapan Anggaran

MEGAPOLITANPOS.COM Wakil Ketua II DPRD Barsel Hj Enung Irawati berharap kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan khususnya satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup Pemkab Barsel.
“Untuk dapat mencari solusi dalam penyerapan disetiap tahun anggaran, agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujar Enung Irawati kepada wartawan, Kamis (4/05/2023).
Enung sapaan akrabnya itu juga mengatakan, setiap tahun penyerapan anggaran selalu sedikit diawal tahun dan menumpuk di akhir tahun.
Baca Lainnya :
- Satpol PP Jaktim Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Sejumlah Ruas Jalan Utama
- 466.535 Lembar Uang Rupiah Palsu Dimusnahkan
- Chandra Terpilih Secara Aklamasi, Lurah Cipondoh Makmur Segera Membuat SK Ketua RW 11
- SIAL Interfood 2026 Kembali Digelar di JIExpo Kemayoran, Perkuat Posisi Indonesia di Industri Pangan Global
- Komisi III DPRD Bongkar Krisis Sampah Majalengka, DLH Disorot
Karena itu kedepan Pemkab Barsel harus mencari solusi dalam penyerapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barsel.
Sehingga penyerapan anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya dan jangan penyerapan anggaran itu selalu menumpuk di akhir tahun anggaran.
Politisi Partai Golkar Barsel itu mengatakan, persentase penyerapan anggaran di triwulan pertama, kedua dan ketiga selalu sedikit dan kecil, lalu ketika di tri wulan keempat atau di bulan Desember penyerapan anggaran baru bisa maksimal 100 persen.
Lambatnya penyerapan anggaran setiap tahun tersebut, terkesan bahwa sejumlah kepala SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel, takut menggunakan anggaran itu, karena takut apabila salah dan harus berhadapan dengan pihak penegak hukum.
“Kami sangat berharap kedepan antara Pemerintah Kabupaten Barsel dan aparat penegak hukum di Barsel, bisa besenergi mencari solusi.
Agar anggaran yang di gunakan Pemerintah Kabupaten Barsel terutama SOPD Barsel tidak sampai melanggar hukum dan dapat sesuai target penyerapannya,” katanya. ** (As)





.jpg)










