Breaking News
- Bank Jakarta dan None Jakarta 2026 Soroti Pentingnya Kesehatan Finansial dan Fisik
- OJK Apresiasi Bank Jakarta dalam Mendorong Inklusi Keuangan Lewat FinFest 2026
- Rp 1,27 Miliar Revitalisasi SDN Cikaracak III, Siswa Harap Lebih Nyaman
- Penguatan Moderasi Beragama dan Ekoteologi, Kakanwil Kemenag Banten Tekankan Konsep 4K.
- Hari Santri, Kakanwil Kamenag Banten Silaturhami Ke Abuya Muhtadi.
- Hadiri Sosialisasi pembangunan Jembatan Lemo, Ketua DPRD Harapakan Dukungan Semua Pihak
- Polda Metro Ungkap Lima Perkara SDA dan Barang Bersubsidi, 12 Tersangka Diproses
- Moderasi Beragama Dan Ekoteologi Jadi Bekal PPPK, Kamenag Layani Masyarakat.
- Kepala BNPB Letjen Kristomei Tinjau Karhutla Jawa Timur dan Imbau Masyarakat Hentikan Pembakaran
- Siskamling Malam Sabtu, Babinsa Dan Komduk Jaga Kamtibmas.
Pdt Freeth Sebut Penyelesaian Masalah Papua Perlu Pelibatan Tokoh Adat dan Para Mama

MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pdt. Freeth R.P mengatakan, sejak 2001 saat Otsus (otonomi khusus) dimulai di Papua pihaknya termasuk dalam para tokoh yang mengawal kebijakan tersebut. Sebagai tokoh agama, pihaknya mendukung secara penuh kebijakan pemerintah di Papua yakni DOB dan Otsus. "Untuk menyelesaikan permasalahan Papua akibat ekses yang timbul, maka lebih dimaksimalkan pelibatan orang Papua sendiri. Terlebih para tokoh adat, tokoh agama dan para mama karena suaranya akan lebih didengar," ujar Freeth dalam keterangannya, Kamis malam (7/7/2022). Sebagai orang Papua yang ada di perantauan, lanjut Freeth, pihaknya akan selalu mendorong upaya pemerintah untuk menyejahterakan Papua. Apalagi kesejahteraan itu ditujukan bagi masyarakat akar rumput. "Namun sebagai tokoh agama yang tugasnya hanya mengarahkan umat, saya rasa keadilan bagi masyarakat Papua masih jauh dari yang diharapkan. Dari sana timbul lah penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat bagi Papua," katanya. Akar masalah ini, sambung Freeth, masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan Dana Otsus tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua justru kerap terabaikan. "Penyebabnya yakni Dana Otsus yang sedianya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, namun dikorupsi dan hanya dinikmati oleh kalangan pejabat saja. Kondisi ini berjalan sejak dulu hingga sekarang," tukasnya.
















