- Bupati Majalengka Lantik 4 Pejabat, RSUD dan Investasi Disorot
- Bupati Lantik dr. Egga, RSUD Majalengka Ditarget Lebih Responsif dan Modern
- Sebanyak 40 Perusahaan Ramaikan Job Fair di Kabupaten Blitar
- Baznas Majalengka Salurkan Bantuan 424 Anak Yatim
- Ketegangan Lahan di Maluku Tengah, PTPN I Buka Ruang Musyawarah Bersama Masyarakat
- Wajib Coba, Challenge Berhadiah Ipad dan Smartwatch di JFK 2026
- Suasana Keakraban Kependam Jaya Dengan Jurnalis
- BRI Life Dukung UMKM Fun Run 5K 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Literasi Keuangan Masyarakat
- Picu Kemacetan, Camat Tambora Tertibkan PKL
- SILAT APIK PTMA ke-5 Resmi Dibuka di Jakarta, Bahas Etika Digital dan Transformasi Sosial di Era AI
Patih Herman Soroti Penanganan Longsor di Pendreh dalam Musrenbang Teweh Tengah

MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyoroti belum optimalnya penanganan infrastruktur di Desa Pendreh dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan Teweh Tengah yang digelar di aula kecamatan setempat, Selasa (10/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP bersama anggota DPRD lainnya dan dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T.
Dalam forum tersebut, Patih Herman menanggapi usulan prioritas masyarakat terkait pembangunan turap akibat longsor di ruas jalan Muara Teweh menuju Pendreh, tepatnya di sekitar jetty PT. Nantoy Bara Lestari.
Ia mengungkapkan bahwa usulan tersebut sejatinya telah disampaikan sejak reses tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas PUPR.
“Namun yang terakomodir pada tahun 2025 hanya di Kampung Pendreh RT 01 dan RT 02, sementara titik longsor di jalan menuju Pendreh dekat jetty belum tersentuh pembangunan,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah daerah dapat kembali memprioritaskan penanganan infrastruktur tersebut, mengingat akses jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Barito Utara dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
(A)


.jpg)

.jpg)











