MEGAPOLITANPOS.COM, Pontianak – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi peluncuran program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli, dengan bunga nol persen, plafon maksimal Rp5 juta, sebagai inovasi pembiayaan untuk memperluas akses permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha pengusaha UMKM di Kalimantan Barat.

Program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Kalbar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat tersebut memanfaatkan skema tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan murah, terutama bagi pengusaha UMKM yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Menteri Maman menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif. Namun, kemudahan memperoleh modal perlu disertai peningkatan kemampuan pengusaha UMKM dalam mengelola keuangan, menjaga keberlanjutan usaha, dan memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman.

Baca Lainnya :

• Menteri Maman Apresiasi KUM Peduli untuk Perkuat Kapasitas UMKM Kalbar
• Kementerian UMKM Fasilitasi 1.000 Pengusaha Mikro di Sumatera Barat
• Kementerian UMKM Optimalkan Klinik UMKM Bangkit Percepat Pemulihan Pascabencana di Tapanuli Tengah
• Kementerian UMKM Gandeng Bank Sumut Salurkan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana
• Perpres Ojol Baru Atur Kemitraan, Tarif hingga Perlindungan Sosial Pengemudi

“Ketika UMKM diberikan akses pembiayaan, kita harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman tersebut. Karena itu, peningkatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting agar pembiayaan yang diberikan benar-benar mendorong pertumbuhan usaha,” ujar Menteri Maman dalam acara Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (19/10).

Menurut Menteri Maman, perluasan pembiayaan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan plafon kredit, tetapi harus diimbangi dengan kesiapan usaha, kemampuan pengelolaan keuangan, serta pendampingan agar modal yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif.

Ia menjelaskan, pemerintah terus memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar semakin banyak pengusaha UMKM dapat memperoleh layanan pembiayaan formal.

Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekitar 3,9 juta pengusaha UMKM tercatat baru pertama kali memperoleh akses pembiayaan formal melalui program KUR.

Capaian tersebut menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi pengusaha UMKM untuk mendapatkan dukungan permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan nasional.

“Yang menarik, dari total alokasi KUR sebesar Rp300 triliun pada 2026, penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 65,9 persen, melampaui target minimal 65 persen. Fokus pembiayaan pada sektor produksi penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Saya berharap semakin banyak UMKM di Kalimantan Barat dapat memanfaatkan akses pembiayaan tersebut untuk mengembangkan usahanya,” ujar Menteri Maman.

Selain akses permodalan, Menteri Maman menekankan pentingnya memastikan pengusaha UMKM memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasarkan produknya.

Menurutnya, kemampuan produksi dan ketersediaan modal perlu berjalan seiring dengan akses pasar agar pengusaha UMKM dapat meningkatkan penjualan, menjaga kesinambungan usaha, serta memperluas jangkauan bisnis.

Oleh karena itu, Kementerian UMKM terus membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta membantu pengusaha UMKM memenuhi persyaratan pembiayaan formal atau menjadi usaha yang layak memperoleh kredit (bankable).

Melalui pendekatan tersebut, pembiayaan diharapkan tidak hanya menjadi solusi kebutuhan modal jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi pertumbuhan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menjelaskan bahwa program KUM Peduli merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bank Kalbar, dan Jamkrida yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Program tersebut dirancang untuk membantu pengusaha UMKM memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau melalui pembagian peran antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjaminan.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bantuan modal usaha dapat diterima oleh UMKM yang membutuhkan, sehingga mampu mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menggerakkan perekonomian Kalimantan Barat,” ujar Krisantus.

Dalam skema KUM Peduli, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menanggung 50 persen bunga kredit dan 50 persen biaya penjaminan. Sementara itu, Bank Kalbar berperan menyalurkan pembiayaan modal usaha dan Jamkrida memberikan penjaminan kredit.

Krisantus berharap program tersebut dapat menjangkau pengusaha UMKM secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga manfaat pembiayaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usahanya.

Program ini juga disinergikan dengan pengembangan kawasan wisata terpadu Kota Singkawang untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pengusaha UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.(AS/MP).