MEGAPOLITANPOS.COM - Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mewajibkan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, mengikuti dan menyelesaikan orientasi secara mandiri melalui platform daring yang telah ditetapkan hingga memperoleh sertifikat.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Bidang Administrasi Umum, Hj Anisa Cahyawati, S.Ag., mewakili Bupati Barito Utara saat membuka Sosialisasi Kebijakan Orientasi PPPK Tahun 2026, Senin (19/10/2026).

Baca Lainnya :

• Kodim 0506/Tangerang Gelar Upacara Bendera Rutin, Kasdim Bacakan Amanat Panglima TNI.
• Pemkab Barito Utara Wajibkan 3.483 PPPK Ikuti Orientasi Tahun 2026
• Satgas TMMD ke-130 Kodim 0510/Tigaraksa Laksanakan Pembangunan RTLH Milik Bapak Nasir.
• Koperasi Desa Merah Putih Di Wilayah Kodim 0808/Blitar Tim Mabes TNI Siap Tinjau Lapang.
• Pemprov DKI dan TNI/Polri Sepakat Dirikan Posko Pengamanan di Manggarai Cegah Tawuran

Kegiatan yang berlangsung di Ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara tersebut dihadiri kepala perangkat daerah setempat secara daring dan luring.

Dalam sambutan tertulisnya  Bupati menyampaikan bahwa pada 2026, Pemkab Barito Utara memiliki 2.044 PPPK penuh waktu dan 1.439 PPPK paruh waktu. Dengan demikian, jumlah keseluruhan PPPK di lingkungan pemerintah daerah mencapai 3.483 orang.

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan jumlah pegawai yang cukup besar, diperlukan kesamaan pemahaman, standar kompetensi, dan komitmen yang kuat dari seluruh PPPK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu wajib mengikuti dan menyelesaikan orientasi PPPK secara mandiri melalui platform daring yang telah ditetapkan sampai dengan memperoleh sertifikat orientasi," tegasnya.

Bupati menjelaskan, orientasi PPPK bertujuan memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi aparatur sipil negara (ASN), nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pengenalan terhadap organisasi dan lingkungan kerja.

Melalui kegiatan tersebut, setiap PPPK diharapkan mampu memahami tanggung jawabnya, menyesuaikan diri dengan budaya kerja organisasi, serta melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Ia berharap orientasi PPPK Tahun 2026 tidak hanya dipandang sebagai kewajiban untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi kesempatan memperkuat jati diri dan tanggung jawab sebagai bagian dari aparatur Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

(A)