Megapolitanpos.com, Jakarta - Program normalisasi sungai Ciliwung telah dimulai dengan proses pembangunan sodetan di sungai tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR khususnya Balai Besar Wilayah Sungai CIliwung-Cisadane (WSCC), Dinas SDA, Camat dan Lurah sekitar bantaran Kali Ciliwung (Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Pejaten Timur, Rawajati, Pengadegan, Kebon Baru, Bukit Duri, dan Manggarai.

Baca Lainnya :

• Bagas Mendesak Pemkab Blitar Tegas Sikapi Kepastian Hukum PSHT Masuk IPSI Pusat
• DPD PSI Majalengka Turun ke Masyarakat, Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Perkuat Struktur Partai
• Tingkatkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Bidang Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Bahas Konsepsi Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2021
• Terjerat Kasus Korupsi, Kakak Mantan Bupati Blitar Divonis 4,8 Tahun
• KPU dan Akademisi Soroti Tantangan E-Counting, Kepercayaan Publik Jadi Faktor Penentu

"Kinerja PUPR (BWSCC)-SDA-Camat/Lurah sekitar bantaran Kali Ciliwung patut diapresiasi karena mereka melakukan upaya mendorong masyarakat dalam pemeliharaan sungai dan fungsi sungai sebagai ruang publik masyarakat serta untuk melestarikan sungai khususnya dalam menciptakan kondisi sungai yang bersih dan sehat," kata August di Jakarta, Senin (16/01/2023).

August juga meminta Kementerian PUPR untuk segera mengeksekusi proses normalisasi agar bisa meminimalisir terjadinya banjir di Jakarta jika terjadi curah hujan yang tinggi. Dia juga meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan proses pembebasan lahan yang masih berjalan.

"Perlu Terobosan Kementrian PUPR, agar Pembebasan lahan bantaran kali yang sudah diproses Dinas SDA sebaiknya segera dieksekusi penurapan (normalisasi), gerak cepat dann bisa pararel dengan pemberian ganti untung dan/atau pemindahan warga terdampak," jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Ini juga menegaskan jika masih ada warga bantaran kali yang masih tidak mau pindah. Pemprov DKI, sambung August harus meminta bantuan para tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat untuk melakukan komunikasi secara persuasif.

"Padahal sudah disampaikan sosialisasi secara optimal, tapi masih ada warga yang bandel, maka jajaran Pemprov DKI dapat melibatkan tokoh agama/masyarakat untuk memberikan pencerahan," tutup Augus.(ASl/Red/MP)