MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menerima brevet kehormatan Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut. Seremoni penyematan brevet itu dilakukan oleh Wakil Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya (Laksdya) TNI Ahmadi Heri Purwono dan Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Danpushidrosal) Laksdya TNI Nurhidayat pada momen peringatan Hari Hidrografi Dunia (World Hydrography Day) Ke-102 Tahun 2023, di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/6/2023).

Megawati Soekarnoputri menerima Brevet Hidro-Oseanografi itu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yang diteken oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

"Kepala Staf Angkatan Laut mempertimbangkan, memutuskan, dan menetapkan keputusan pemberian brevet kehormatan kepada Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)," demikian isi SK Kepala Staf TNI AL Nomor KEP/1517/VI/2023 dan Nomor KEP/1518/IV 2023 yang dibacakan saat acara  tersebut.

Baca Lainnya :

• PWI Majalengka Menggema, Doa untuk 8 Orang Hilang di Krakatau
• Kodim 0506/Tgr Deteksi Dini Keamanan Dengan Patroli Pos Ronda.
• IKA Trisakti Hadirkan Trisakti Peduli, Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana
• Koramil 01/Teluknaga Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau Panjang.
• Koramil 04/Ciledug Turun Tangan, Pasar Lembang Dibersihkan dari Sampah.

Penyematan itupun ditandai dengan penyerahan jaket Brevet Hidro-Oseanografi Pushidrosal kepada Megawati Soekarnoputri oleh Wakasal bersama Danpushidrosal.

Megawati Soekarnoputri kemudian memakai jaket itu dan selanjutnya menerima sertifikat penghargaan dari TNI AL. Ketiganya menutup sesi penyematan brevet dengan foto bersama.

Seusai menerima brevet kehormatan, selanjutnya Megawati Soekarnoputri memberikan pidato pada acara tersebut.

Megawati mengatakan, pentingnya Hidrografi dan Oseanografi terutama setelah berlakunya Deklarasi Juanda yang diteken pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya pada masa pemerintahan Presiden Ke-1 RI Soekarno.

Deklarasi Juanda menjadi tonggak kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah laut, mengingat salah satu poinnya menetapkan semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

"Dengan adanya Deklarasi Juanda ini konsekuensinya adalah menempatkan pentingnya Hidrologi dan Oseanografi," kata Megawati Soekarnoputri dalam pidato arahannya yang sekaligus menjadi pembuka seminar internasional sebagai rangkaian peringatan Hari Hidrografi Dunia Ke-102 tahun 2023.

Sebagai informasi, TNI AL melalui SK yang diteken oleh KSAL juga memberikan brevet kehormatan Hidro-Oseanografi kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI Iwan Isnurwanto, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Amrih Jinangkung, dan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Yunani Bebeb AK Nugraha Djundjunan.

Sertifikat dan brevet diberikan oleh Wakasal dan Danpushidrosal kepada tiga pejabat itu.

Selain itu, brevet Hidro-Oseanografi TNI AL juga diberikan kepada pejabat negara, para ahli, dan tokoh-tokoh yang diyakini berjasa terhadap kemajuan Pushidrosal dan perkembangan hidrografi dan oseanografi di tingkat nasional dan internasional.(*)