"Kami selaku kuasa hukum warga korban dugaan pungli, meminta kepada pihak kepolisian agar memberikan atensi khusus terhadap kasus ini karena ini menjadi perhatian publik dimana seorang kepala desa zolim kepada rakyatnya yang di duga duga kuat memotong dana kemanusiaan bencana alam milik warganya," ungkap Hariono.

Atas temuan ini Hariono juga berpesan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar jangan anggap, jika uang hasil pungli di kembalikan kepada warga bisa menghapus perbuatan pidana," ucapnya.

Ketua LP-KPK Cabang Blitar juga menekankan silahkan uang di kembalikan, tapi proses hukum tetap harus di lanjutkan.

"Apalagi di ketahui pengembalian dana itu atas kemauan sepihak dari Kades bukan atas dasar kesepakatan dengan korban. Kami anggap ini tidak akan bisa mempengaruhi proses hukum di kepolisian," tandasnya.

Perlu di ketahui, lanjut Ketua LP-KPK, dua Minggu yang lalu warga desa Slorok telah mengirim Petisi kepada Kapolres Blitar dan Bupati  Blitar agar segera menahan kades dan menonaktifkan Kades Slorok karena telah membuat gaduh di tengah masyarakat  dan dalam waktu dekat ini, warga akan menggelar aksi demonstrasi ke polres agar penanganan kasus ini tidak masuk angin.

"Kami LP-KPK Cabang Blitar akan terus mengawal sampai ke pengadilan,"pungkasnya.(za/mp)