MEGAPOLITANPOS.COM, Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi, Madya, Pratama dan Kepala BP3MI di Lingkungan BP2MI. Selasa, (05/12/2023).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani berpesan agar mereka yang dilantik menjaga kepercayaan publik terhadap institusi, yang kian hari semakin meningkat.

"Saya instruksikan kepada para pejabat yang dilantik serta seluruh pegawai di lingkungan BP2MI di semua unit dan posisi agar menjaga martabat, kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Yang semakin hari kita merasakan kepercayaan publik semakin kuat, semakin mereka memberikan apresiasi atas kerja-kerja kita," ujar Benny dalam sambutannya di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (05/12/2023).

Baca Lainnya :

• Kemendagri Beri Penghargaan SPM Terbaik 2025 kepada Pemda
• Kadin Kabupaten Tangerang Gandeng KPK RI : Cegah Korupsi
• Pemkot Tangerang Raih Juara 1 Tingkat Nasional Penerapan SPM, Mendagri : Bukti Negara Hadir di Tengah Masyarakat
• 2.2 Miliar APBD 2025 Disiapkan Pemkab Majalengka Wujudkan JALISMA, Ini Harapannya
• FKUB Kabupaten Serang adakan Dialog Tokoh Lintas Agama

Sebab, lanjut Benny, dengan begitu BP2MI dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat terus mendapatkan dukungan masyarakat, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI).

Benny pun meminta seluruh pimpinan dan pegawai BP2MI, menjaga dan membangun reputasi lembaga.

"Berteman secara profesional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, kepercayaan kepada institusi dan seluruh stakeholder kita. Konsistensi dan komitmen tersebut menjadi ukuran keberhasilan baik kuantitas maupun kualitas," jelas Wakil Ketua Umum Hanura itu.

Benny mengakui, di tahun pemilu seperti sekarang, kecenderungan untuk melibatkan seluruh stakeholder yang ada pada kementerian dan lembaga pada aktivitas politik begitu tinggi. Ia menegaskan bahwa hal itu haram dilakukan di BP2MI.

"Saya ingatkan, tidak sedikit kementerian/lembaga dipimpin oleh mereka yang berasal dari partai politik, seperti saya, godaannya luar biasa. Saya tidak akan pernah sekali-kali memerintahkan, menginstruksikan kaitan dengan pesta demokrasi yang sedang kita hadapi Pilpres (2024) maupun Pemilu Legislatif, untuk mengarahkan saudara-saudara memberikan dukungan kepada siapa pun baik Pilpres maupun Pemilu Legislatif," jelas Benny.

Benny mengaku telah memberikan contoh agar tak mencampuradukan urusan pemerintahan dengan politik. Ia menuturkan, kendati maju sebagai anggota DPR RI di Pemilu 2024, Benny tak memilih daerah pemilihan (dapil) yang berpotensi menguntungkan dirinya selaku Kepala BP2MI.

"Saya mencoba ingin memberi contoh kata-kata yang saya ucapkan, sama dengan tindakan. Contoh pertama yang saya berikan, saya tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapil luar negeri, padahal hari ini saya sedang mengurusi anak-anak bangsa yang bekerja di luar negeri dengan jumlah jutaan," tutur Benny.

"Mungkin kalau saya berpikir pribadi kepentingan politik, saya akan mencalonkan diri dari dapil luar negeri, dari sana saya berharap dukungan para PMI, saya tahan godaan ini, saya putuskan tidak. Saya tidak ingin terjadi conflict of interest tugas negara yang saya emban dengan kepentingan politik pribadi saya maupun partai saya," imbuhnya.

Keteladanan ini, lanjut Benny akan diberlakukan untuk hal-hal lainnya. Ia berjanji akan melakukan pengawasan agar para pegawai BP2MI tetap netral, tidak terjebak dalam politik praktis.

"Jangan mau menerima arahan-arahan politik dari siapa pun dan atas nama kepentingan apa pun, termasuk dari Kepala Badan," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Utama BP2MI Rinardi mengatakan bahwa pelantikan yang digelar pihaknya guna semakin memperkuat upaya melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Hari ini pelantikan secara menyeluruh, komprehensif, sekaligus untuk menguatkan tekad beliau bahwa negara harus hadir untuk melayani dan melindungi pekerja migran kita," ujarnya.

Salah satu cara BP2MI melawan TPPO adalah dengan melibatkan aparat keamanan dari kepolisian, untuk menduduki posisi strategis di lembaga itu. Dalam pelantikan hari ini, ada sejumlah anggota Polri mulai dari perwira menengah (pamen) hingga perwira tinggi (pati) yang menempati jabatan strategis. Salah satunya Brigjen Ketut Suardana, yang dipercaya menjabat Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI. Posisi itu, sebelumnya ditempat Irjen Achmad Kartiko yang saat ini menjabat Kapolda Aceh.

"Makanya kita perkuat dari sisi pejabat-pejabat yang memiliki kompetensi khususnya yang empat orang. Empat orang ini adalah para anggota Polri yang ditugaskan di tempat-tempat strategis terutama di Kalimantan Barat, karena berbatasan dengan Malaysia. Kedua Jakarta, karena di sini termasuk daerah yang rawan, bagaimana kita memastikan tidak ada perdagangan orang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta termasuk pelabuhan," papar Rinardi.

"Ketiga adalah Banten, Banten ini juga membawahi Soekarno-Hatta ini juga harus kita pastikan yang menjabat kepala balai harus orang yang memiliki koordinasi dengan semua pihak termasuk institusi kejaksaan, imigrasi dan sebagainya. Yang keempat di Kepulauan Riau, ini juga perbatasan dengan Singapura dan Malaysia," tandas Rinardi. ** (Anton)