MEGAPOLITANPOS.COM MAJALENGKA - Komisi III DPRD Majalengka melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan jalan di wilayah Majalengka.

Sidak ini menemukan adanya dugaan pengurangan kualitas material yang digunakan, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Sejumlah anggota dewan menyoroti indikasi bahwa spesifikasi teknis tidak dijalankan sepenuhnya oleh kontraktor. Dugaan ini berpotensi menurunkan daya tahan jalan, bahkan bisa menyebabkan kerugian negara jika tidak segera ditindaklanjuti.

Baca Lainnya :

• Menkop Dorong Transformasi Komunitas Ekraf Malang Jadi Koperasi
• Bank Jakarta dan ITB Perkuat Kolaborasi Pendidikan, Riset, dan Pengembangan Talenta
• Momen Istimewa Hari Juang Polri 2026, Para Mantan Kapolri dan Wakapolri Berkumpul di Mabes Polri
• Jalan Sangego Selatan Kota Tangerang Diperbaiki, Pemkot Mulai Terapkan Contraflow
• Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Berwirausaha dan Ciptakan Lapangan Kerja

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin menegaskan bahwa proyek pemerintah harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa mencari keuntungan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat.

"Rezeki yang halal akan membawa keberkahan, sedangkan mencari keuntungan dengan jalan yang tidak benar hanya akan merugikan orang lain. Proyek publik harus dikerjakan sesuai aturan, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak," tegasnya. Kamis, (18/09/2025)

Lebih lanjut, H. Iing menyinggung teori konflik dalam hukum yang dipengaruhi pemikiran Karl Marx. Menurutnya, hukum kerap dijadikan alat kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kelompok lemah.

Jika pembangunan tidak dijalankan dengan adil dan transparan, maka hukum hanya akan menjadi alat pembenaran bagi segelintir pihak. Pembangunan jalan harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada keuntungan sepihak,”tambahnya.

Diakhir Ia menegaskan, Komisi III DPRD Majalengka berkomitmen mendalami temuan sidak ini. Pihak kontraktor disebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi, sekaligus memastikan tidak ada praktik pengurangan kualitas yang dapat merugikan masyarakat maupun keuangan negara. ** (Agit)