MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Setelah sempat menjadi bahasan di internal komisi DPRD Kabupaten Blitar tentang Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID), dimana sebagian besar fraksi DPRD meminta kepada Bupati yang meminta agar TP2ID dibubarkan, nampaknya saran upaya yang dilakukan dalam pandangan umum Fraksi diduga belum menunjukan reaksi Bupati Rini Syarifah. Atas hal tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anak Nasionalis (Ganas) melakukan gelar audiensi bersama komisi I DPRD yang dihadiri Kepala Bagian Hukum Indah K, pada Rabu (09/11/22).

Agenda rapat yang dikemas dalam raker komisi ini dipimpin langsung oleh Muharam Sulistiono didampingi Panoto Sekertaris dan sejumlah anggota bertempat di ruang kerja komisi I DPRD Kabupaten Blitar. Panoto usai menerima LSM Ganas kepada para awak media mengatakan, LSM Ganas selama dalam pemantauan masalah kinerja TP2ID yang dianggap selama ini belum maksimal, sebagaimana yang diharapkan.

"Tadi apa yang disampaikan teman teman Ganas, bila kinerja TP2ID tidak efisien, Ganas minta agar TP2ID dibubarkan,"ungkap Panoto.

Baca Lainnya :

• Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkot Tangerang Tangani Banjir
• Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8

Atas apa yang disampaikan oleh LSM Ganas, Panoto yang juga dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, pihaknya menyampaikan, Dewan memiliki keterbatasan tidak bisa memutuskan masalah itu, Dewan sebagai mitra eksekutif harus berjalan sesuai kapasitas dan mekanismenya,"imbuh Panoto.

Sehingga apa yang diharapkan oleh LSM Ganas belum mendapatkan jawaban, terlebih yang hadir hanya sebatas pengampu kebijakan dari pejabat diatasnya, yakni Bupati, Kepala Bagian Hukum Indah Komarijatoerochmah, S.H. menanggapi hal ini, pihaknya sebagai pejabat pengampu, pihaknya akan meneruskan hasil rapat kepada Sekda Izul Marom.

"Kami tidak berani menyampaikan yang diluar tugas dan kewenangan kami sebagai pengampu kebijakan, namun apa yang disampaikan pada rapat siang ini, nanti akan saya sampaikan kepada bapak Sekda," tuturnya.

Dilain sisi Mujianto selaku humas LSM Ganas secara terpisah  kepada awak media menekankan, setelah dibentuk TP2ID, ternyata semua yang menyangkut jalanya sistem roda pemerintahan di Kabupaten Blitar, Mujianto menilai TP2ID tidak berjalan, hal ini dibuktikan seperti serapan anggaran masih relatif minim hanya 30 persen untuk pembangunan insfrastruktur, disamping itu juga masih banyak kekosongan jabatan di Pemkab Blitar seperti pejabat eselon II dan III.

"TP2ID katanya adalah tim percepatan, ini percepatan yang mana, nyatanya tidak demikia, kami berharap juga kepada Legeslatif harusnya menggunakan hak interpelasi politiknya,  setelah  melakukan analisa, bahwa TP2ID tidak efektif dan terkesan pemborosan anggaran," pungkasnya.(za/mp)