- Menkop Ferry Juliantono Dorong Pesantren Jadi Pusat Lahirnya Pengusaha Baru
- BRI Life Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Champion dan Indonesia Digital Marketing Champion 2026
- Wali Kota New York hingga Tokyo Diundang, Ini Rencana Besar HUT 5 Abad Jakarta
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
- Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat.
- UU Perampasan Aset Disahkan, Penipuan Online hingga Investasi Bodong Masuk Sasaran
- Utut Adianto: Tiga Kodam Strategis Idealnya Dipimpin Panglima Bintang Tiga
- Nuon Genjot Bisnis Digital Games, Music, dan Lifestyle, Perluas Peluang Industri Kreatif
- Songsong Pileg 2029, DPC PKB Kabupaten Blitar Gandeng Gen Z, Bidik 14 Kursi DPRD.
- Gebrakan Ahir Tahun 2026 3 Penghargaan dalam High Level Meeting TPID Jatim Diboyong Pemkab Blitar.
KJK pertanyakan Satpol PP Terkait Pemasangan Tiang Internet
KJK pertanyakan Satpol PP Terkait Pemasangan Tiang Internet

Keterangan Gambar : anggota kjk saat memberikan surat
MEGAPOLITANPOSCOM, Kota Tangerang - Komunitas Jurnalis Kompeten (KJK) mempertanyakan pihak Satpol PP Kota Tangerang terkait 67 tiang tiang internet Kabel Udara (KU) yang tertancap di Wilayah Gerendeng di tanah Pasilitas Sarana Umum (PSU). Disepanjang Jalan M. Yamin, Jalan KS Tubun Kelurahan Pasar Baru dan Jalan Oto Iskandar Dinata, Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang di duga belum memiliki ijin.
Ketua Komunitas Jurnalis Kompeten (KJK) Agus Romdoni, Kamis (25/08/2022) menjelaskan, pertanyaan tersebut di layangkan melalui surat resmi dari KJK untuk klarifikasi terkait pemasangan 67 tiang, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat.
"Selain ke Satpol PP kami juga mengirimkan surat ke Dinas PUPR bagian Tata Ruang Kota Tangerang untuk meminta untuk mengeluarkan surat rekomendasi ke Satpol PP untuk menindak tegas berupa penebangan tiang - tiang tersebut yang berdiri di atas sarana tempat umum, jika hal tersebut belum memiliki ijin atau rekomendasi," tegasnya.
Baca Lainnya :
- Kantah Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis, Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat.
- Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat.
- HKN ke-62, Zenal Abidin Dukung Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah
- Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi
Menurut Agus, Sesuai aturan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 17 Tahun 2011. Retribusi Perizinan Tertentu, harus memiliki ijin minimal memiliki rekomendasi dari dinas terkait.
Sebelumnya di Konfirmasi Via WhatsApp, Camat Karawaci Mahdiar, menuturkan. Pada dasarnya pihak Kecamatan tidak mempersulit apabila pengerjaan Internet miliki izin dari dinas terkait, tuturnya.
"Terkait tiang Internet Kabel Udara, pada saat itu pernah kita stop, akan tetapi pas tim Trantib Kecamatan tidak di lokasi ternyata mereka mengerjakan kembali, Seperti Kucing Kucingan," ucapnya.
Lanjut Mahdiar, Ia akan berkordinasi dengan Instansi penegakan perda dan mengecek ke lokasi mana saja yang telah terpasang Tiang Kabel Udara Internet. Semua itu sudah ada aturannya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan pengusaha untuk melalukan perijinan yang berlaku di Kota Tangerang, tambahnya.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada kutipan resmi dari Instasi terkait dan PT. LinkNet, TBK . (Red/KJK).









.jpg)




