MEGAPOLITANPOS.COM Bogor - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Penandatanganan dilakukan di kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy bersama Dandim 0606 Kota Bogor Letkol Inf Dwi Agung Prihanto turut hadir untuk mendampingi kegiatan Mendukbangga/ Kepala BKKBN, Wihaji dan Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Penandatanganan yang dilakukan ini, dijelaskan oleh Mendukbangga, Wihaji merupakan kolaborasi antara dua lembaga yang bertujuan untuk memberikan MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Baca Lainnya :

• H. Iing Misyahudin: Idul Fitri Momentum Sucikan Hati dan Bangkit Bangun Majalengka
• Bupati Majalengka Resmi Lepas Takbir Keliling Sambut Idul Fitri 1447 H
• Legislator DPR RI Ateng Sutisna Hadirkan Posko Mudik Gratis di Pantura Subang - Pamanukan
• Ateng Sutisna Soroti Target Nol Open Dumping 2026, Dorong Reformasi Total dan Solusi RDF Berbasis Desa
• KNPI Majalengka Konsolidasi Besar, Pemuda Didorong Jadi Motor Pembangunan Daerah

"Kami membantu BGN dalam proses pendistribusian MBG yang diperuntukan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Karena kami punya tim dan kader KB serta data-data sehingga pendistribusian tepat sasaran,," jelas Wihaji.

Melihat antusiasme ibu-ibu yang ada di Posyandu Kenari, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Wihaji mengaku senang, karena pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

Namun ia menekankan bahwa sesuai dengan instruksi presiden Prabowo, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan skema pentahelix, sehingga kerjasama antar lembaga dan dukungan pemerintah daerah serta DPRD Kota Bogor sangat dibutuhkan.

"Karena kita ini perintah Pak Presiden tidak bisa kerja sendirian. Harus pentahelix kerjasama antar stakeholder terkait, termasuk dukungan dari Dewan saya kira juga penting karena itu bagian dari semangat kepersamaan menata Indonesia lebih baik, demi merah putih," kata Wihaji.

Setelah melakukan kunjungan ke Posyandu Kenari. Wihaji didampingi Rusli mengunjungi UPT Balai Diklat KKB Kota Bogor untuk mengikuti kegiatan Diskusi Program Bangga Kencana dengan para penyuluh KB Kota Bogor.

Dalam kesempatan itu, Wihaji menyampaikan kepada penyuluh KB di Kota Bogor agar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi agar pelaksanaan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita bisa berjalan dengan baik di Kota Bogor.

Wihaji juga turut menyampaikan ada lima program unggulan "quick win" yang akan dijalankan. Yakni program orang tua asuh cegah stunting, taman asuh sayang anak (Tamasha), gerakan ayah teladan (Gate), super app berbasis AI dan pelayanan digital berbasis AI.

"Itu menjadi quick win kita, semuanya berangkat dari masalah yang ada, kita cari jalan keluarnya program itu," tegas Wihaji.

"Dan ini teman-teman sudah kasih penjelasan sedikit saja. Nanti akan diperjelas tindak lanjut setelah nanti pelaksanaan PKS nanti tindak lanjuti antara Deputi kita dengan Deputi dari BGN. Insyaallah lebih cepat, lebih baik," tutup Wihaji.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menyampaikan dengan tegas bahwa DPRD Kota Bogor akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang diinisiasi oleh Kemendukbangga.

"Melalui tiga fungsi yang ada di DPRD, pengawasan, anggaran dan legislasi tentu akan kami maksimalkan agar program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang diinisiasi oleh pak Menteri Wihaji bisa berjalan maksimal," jelas Rusli.

Lebih lanjut Rusli menyampaikan, melalui program MBG ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk menekan angka stunting di Kota Bogor.

Program ini juga dianggap oleh Rusli sejalan dengan RPJPD Kota Bogor yang memiliki visi Kota Bogor menjadi Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan.

"Jadi semangat kami sama, visi kami sama, DPRD bersama pemerintah Kota Bogor dan semua unsur Forkopimda akan mendukung dan mensukseskan program ini agar angka stunting di Kota Bogor bisa ditekan dan menjalankan visi RPJPD," tutupnya. ** (Jhn)