MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Lembaga pemerhati lingkungan kawasan hutan Yayasan Karya Cipta Abisatya kembali angkat bicara, lembaga ini mendapati dugaan penebangan kayu tegakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar. 

Menurut ketua Umum  yayasan Karya Cipta Abisatya Agus Budi Sulistyo, masalah kerusakan hutan ini terkesan pembiaran, karena kondisi hutan dari hari ke hari psemakin parah.

"Kami mendapati bukti dengan ditemukannya 7 tunggak jati sisa pencurian di wilayah hutan produksi Resort Pemangkuan Hutan Sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar. Sangat kami sayangkan, batangan kayu - kayu sisa pencurian tidak bisa kami temukan," ungkap Ketua Umum Yayasan Karya Cipta Abisatya.

Baca Lainnya :

• Pemkab Majalengka dan OJK Dorong Relaksasi KUR, Perbankan Diharap Turut Berkontribusi
• DPRD Sambut Positif Langkah Pemkot Tangerang Akhiri Kerja Sama PSEL Dengan PT Oligo
• Darurat Sampah Nasional : DPRD Minta Pemkot Kota Tangerang Mentransformasi Tata Kelola Sampah
• DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkot Tangerang Tangani Banjir
• Ketua DPRD Terima Tokoh Agama dan Masyarakat, Tabayun Soal Isu Revisi Perda 7 & 8

Agus kepada wartawan dalam keterangan persnya juga menyebutkan sebagai organisasi lingkungan hidup yang mengantongi SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia nomor : AHU - 0009824.AH.01.04. tahun 2020, terkait kelestarian hutan.

"Kami selalu melakukan kegiatan pengawasan hutan secara rutin, untuk membantu pihak perusahaan perhutani untuk mencapai kesuksesan tanaman.

Karena dampak dari kerusakan hutan ini, masyarakat selalu mengalami kebanjiran di setiap tahunnya di

Kecamatan Sutojayan, ada 5 (lima) yang mengalami kebanjiran karena dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan ini," tandasnya

Disampaikan oleh Agus ke 5 daerah ancaman banjir meliputi Kelurahan Sutojayan, Kelurahan Bacem, Kelurahan Kedungbunder, Kelurahan Kalipang, dan desa Pandanarum. Akibat perambahan hutan dan pencurian kayu di KPH Blitar ini, yang disinyalir selalu berpindah - pindah tempat, agar sulit untuk di deteksi petugas. Karena penegakan hukum yang berjalan kurang baik di kabupaten Blitar, berakibat tidak ada efek jera bagi para pelaku utama dan aktor intelektualnya.

"Sehingga kejahatan hutan ini terus terjadi hingga mencapai keluasan kurang lebih 14 ribu Hektar alih fungsi hutan di KPH Blitar," pungkasnya. (za/mp)