MEGAPOLITANPOS.COM: Pemprov DKI Jakarta yang saat ini di jabat oleh hasil dari penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, dengan seenaknya mencopot mencopot beberapa Dirut dan Komisaris BUMD yang  infonya akan terus berlanjut, padahal Pj Gubernur heru belum genap 60 hari.

Hal ini jadi perdebatan di media masa oleh banyak tokoh, hal serupa diungkapkan oleh Ketua Umum GPMI, H. Syarief Hidayatulloh yang dikenal dekat dengan tokoh dan masyarakat Betawi.

Menurut saya karena Pj Gubernur dipilih hasil penunjukan dan penetapan Preside dan Mndagri sehingga. dia tidak bersentuhan dengan relawan, seperti relawan Jokowi yang sampai saat ini setia dan ahok di Jakarta tentunya di di berikan pos pos BUMD, kan banyak juga relawan yang cerdas dan profesional

" Pj Gubernur tidak seharusnya asal copot pejabat, biarkan mereka mengabdi untuk rakyat jakarta, toh tidak ada kasus menonjol yang fatal, mereka pejabat yang di tunjuk oleh Anies sangat Profesional, seperti Sekda DKI Marulloh Matali " ungkapnya.

" Apa maksudnya bersih bersih itu ? apakah membersihkan BUMD dari anasir-anasir politik, mungkin supaya BUMD di DKI itu profesional dan netral? kenapa Sekda yang Profesional juga di copot" kata syarief mempertanyakan

Masih menurut Ketum GPMI, Pelantikanya juga hanya merujuk SK Mendagri dan Kepres sehingga menurut saya janggal, walaupun Marullah Matali sendiri Enjoy dan tidak ada beban namun bukan persoalan itu yang saya soroti, karena Pj Gubernur terlihat sewenang wenangnya dalam pergantian tersebut

" Seharusnya PJ mengusulkan Ke DPRD dan Mendagri terlebih dahulu untuk pengantianya, perlu di ketahui  bahwa terkait persolan 88 pejabat di Indonesia yang telah di lantik masih dalam gugatan sehingga semua pejabat itu bisa gugur karena belum Putus di PTUN, makanya sayan ingatkan Pj Gubernur DKI untuk tidak asal copot" tegas Syarief