MEGAPOLITANPOS.COM, Blitar - Menjalankan tugas fingsi sebagai wakil rakyat, Supriadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar, didampingi Wakil Ketua satu H. Mohamad Rifa'i serta Pimpinan Komisi I, Komisi Il, dan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, menerima hearing dari lembaga masyarakat, Ormas Gerakan Anak Nasionalis (GANNAS) dan OPD terkait membahas kepastian hukum pada pegawai P3K di Kabupaten Blitar, pada Kamis siang (23/10/25). 

Acara dengar pendapat saat itu mengundang pihak Eksekutif seperti dari bagian Inspektorat, Dinas Pendidikan, BKPSDM BPKAD, Bagian Perekonomian Setda, Bagian Hukum Setda, dan PT. BPR PAS. 

Joko Wiyono ketua Ormas GANNAS dalam forum dengar pendapat menyampaikan aspirasi terkait kepastian hukum dan kejelasan status kepegawaian P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya dalam hal perlindungan hak serta kesejahteraan para pegawai yang telah menjalankan tugasnya. 

Baca Lainnya :

• PN Tak Berwenang Adili Sengketa Internal, PDIP Majalengka Tancap Gas Hadapi Pileg 2029
• Realisasi Pengadaan Majalengka Baru 25 Persen, Ribuan Paket Belum Terealisasi
• Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda
• Anggaran BPJS Kesehatan Disorot DPRD Kota Bogor
• Hadiri Talk show Perlindungan Anak, Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

"Kami ingin Bupati memberikan langkah kebijakan kepada tenaga kontrak P3K agar segera mendapatkan kepastian yang mana mereka sudah mengabdi bertahun lamanya," Ungkap Joko Wiyono. 

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi dari penyampaian Ormas GANNAS, Supriadi menyampaikan bahwa DPRD akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan meminta penjelasan secara komprehensif dari pihak eksekutif, " Ini kami tampung aspirasinya Mas Joko, agar permasalahan yang dihadapi para pegawai P3K dapat segera memperoleh kejelasan hukum dan solusi yang tepat,"kata Supriadi. 

Sementara itu, Pimpinan Komisi I, Il, dan IV DPRD Kabupaten Blitar menegaskan pentingnya koordinasi lintas OPD agar setiap kebijakan yang diambil terkait status kepegawaian tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakpastian di kemudian hari. 

Semoga melalui hearing ini, terjalin komunikasi yang konstruktif antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan elemen masyarakat, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan pegawai serta masyarakat Kabupaten Blitar. 

Ini sebuah persoalan yang harus dicarikan jalan keluar yang terbaik, persoalan yang pelik bagi Pemerintah Kabupaten Blitar, karena selain harus ikat pinggang efisien anggaran, Pemkab sangat dilematis karena transfer pusat ke daerah terkensala. ( adv/za/mp )